Indonesia | English
  BADAN POM
Halaman Utama 
Profil 
Berita Aktual 
Siaran Pers /
Peringatan Publik
 
Peraturan
Brosur
Publikasi
  LAPORAN
  KOMODITI
  WEB UNIT
Unit Layanan Pengaduan Konsumen
Informasi Obat
Informasi Keracunan
Obat Bahan Alam Indonesia
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
Khusus : Garam Beryodium
 
  |
  POLLING



:: Foto Kegiatan ::

VISI & MISI

Visi Badan POM
Menjadi Institusi
Pengawas Obat dan
Makanan yang Inovatif,
Kredibel dan Diakui
Secara Internasional
untuk Melindungi
Masyarakat.


Misi Badan POM
1. Melakukan
Pengawasan
Pre-Market dan
Post-Market Berstandar
Internasional.

2. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu Secara
Konsisten.

3. Mengoptimalkan
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
di Berbagai Lini.

4. Memberdayakan
Masyarakat agar
Mampu Melindungi
Diri dari Obat dan
Makanan Yang Berisiko
Terhadap Kesehatan.

5. Membangun
Organisasi Pembelajar
(Learning Organization).

FUNGSI BADAN POM

Fungsi Badan POM
1. Pengaturan, Regulasi,
dan Standardisasi.

2. Lisensi dan
Sertifikasi Industri
di Bidang Farmasi
Berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik.

3. Evaluasi Produk
Sebelum Diizinkan
Beredar.

4. Post Marketing
Vigilance Termasuk
Sampling dan
Pengujian Laboratorium,
Pemeriksaan Sarana
Produksi dan Distribusi,
Penyidikan dan
Penegakan Hukum.

5. Pre-audit dan
Pasca-audit Iklan
dan Promosi produk.

6. Riset Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Obat
dan Makanan.

7. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik
Termasuk Peringatan
Publik.

 11 USER ONLINE
TOTAL VISITS: TAHUN 2013
 
Pencarian Data Berdasarkan
Tanggal to Kategori
SIARAN PERS / PERINGATAN PUBLIK
Senin, 13 Mei 2013  (Umum > Umum)

SIARAN PERS
HASIL PENGAWASAN KOSMETIKA MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA/DILARANG

Untuk melindungi masyarakat dari penggunaan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, Badan POM secara rutin dan berkesinambungan melakukan pengawasan peredaran kosmetika, termasuk kemungkinan penggunaan bahan berbahaya/dilarang dalam sediaan kosmetika.

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM di seluruh Indonesia sampai dengan bulan Maret 2013 ditemukan 17 item kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang. Untuk itu Badan POM mengeluarkan peringatan publik/public warning sebagaimana terlampir, dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetika tersebut karena dapat membahayakan kesehatan.

Temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 1,49% menjadi 0,74% temuan dari jumlah produk yang disampling. Pada tahun 2009 jumlah temuan 1,49% ; tahun 2010 jumlah temuan 0,86%; tahun 2011 jumlah temuan 0,65%; tahun 2012 jumlah temuan 0,54% dan s.d. Maret 2013 jumlah temuan 0,74%.

Bahan berbahaya/ dilarang yang diidentifikasi terkandung dalam kosmetika sampai dengan bulan Maret 2013 menunjukkan tren yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu penggunaan bahan berbahaya/dilarang pada bahan pemutih kulit. Tren penjualan kosmetika mengandung bahan berbahaya/dilarang yang masuk dalam daftar public warning ini banyak didapatkan melalui media online (internet), klinik kecantikan dan salon.

Sebagai tindak lanjut terhadap seluruh temuan kosmetika mengandung bahan berbahaya/ dilarang tersebut, dilakukan penarikan produk dari peredaran dan dimusnahkan.

Karena temuan ini merupakan tindak pidana, maka kasusnya dibawa ke pengadilan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Selama lima tahun terakhir sejumlah 268 kasus diajukan ke pengadilan dengan sanksi putusan pengadilan paling tinggi hukuman penjara 2 tahun 1 bulan. Putusan pengadilan ini belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Badan POM berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor antara lain dengan Pemda Kab/Kota (Dinas Kesehatan/Dinas Perindustrian/Dinas Perdagangan) Kepolisian serta Asosiasi dalam pengawasan dan penanganan kasus kosmetika mengandung bahan berbahaya/ dilarang.

Diserukan kepada pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau mengedarkan kosmetika mengandung bahan berbahaya/ dilarang untuk menghentikan praktek-praktek tersebut.

Kepada masyarakat:

  1. ditegaskan untuk tidak menggunakan kosmetika mengandung bahan berbahaya/ dilarang sebagaimana tercantum dalam lampiran peringatan publik/public warning ini termasuk peringatan publik/public warning yang sudah diumumkan sebelumnya, karena dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan bahkan dapat berakibat fatal.

  2. Diharapkan melaporkan kepada Badan POM atau Pemda setempat apabila diduga adanya produksi dan peredaran kosmetika secara ilegal kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM RI di Jakarta, nomor telepon: 021-4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id dan ulpk_badanpom@yahoo.co.id atau melalui Layanan Informasi Konsumen di Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Demikian peringatan ini disampaikan untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 13 Mei 2013
Biro Hukum dan Humas Badan POM RI
Telepon : ( 021) 4240231 , Fax : (021) 4209221
Email : hukmas@pom.go.id, humas@pom.go.id

Lampiran:
Public Warning No. HM.04.01.1.43.05.13.2690

 
  KEPALA BADAN POMSESTAMADEPUTI IDEPUTI IIDEPUTI III
 
dr. M. Hayatie Amal, MPH
Dra. A. Retno Tyas Utami,
Apt., M.Epid
Drs. T. Bahdar Johan H.,
Apt., M.Pharm.
Ir. Roy A. Sparringa,
M.App.Sc., Ph.D
Klarifikasi BPOM 
  1. Klarifikasi :
    Tidak Ada Pelatihan
    Nasional Makanan,
    Minuman dan Obat
  2. Penipuan Yang
    Mengatasnamakan
    Pejabat Badan POM
  3. Luwak White Coffee
  4. Larangan Konsumsi
    Merk Obat Tertentu
  5. Iklan Kemitraan
  6. Saus Tabasco
    dan HP
 
LAYANAN PUBLIK




  SPECIAL INTEREST












Badan POM (NA-DFC)
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691/42883309/42883462, Fax: (021) 4263333
Email: Informasi@pom.go.id
Copyright 2010 Badan Pengawas Obat dan Makanan - Indonesia.
All rights reserved.

Best viewed in 1024 x 768 px