Indonesia | English
  BADAN POM
Halaman Utama 
Profil 
Berita Aktual 
Siaran Pers /
Peringatan Publik
 
Peraturan
Brosur
Publikasi
  LAPORAN
  KOMODITI
  WEB UNIT
Unit Layanan Pengaduan Konsumen
Informasi Obat
Informasi Keracunan
Obat Bahan Alam Indonesia
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
Khusus : Garam Beryodium
 
  |
  POLLING



:: Foto Kegiatan ::

VISI & MISI

Visi Badan POM
Menjadi Institusi
Pengawas Obat dan
Makanan yang Inovatif,
Kredibel dan Diakui
Secara Internasional
untuk Melindungi
Masyarakat.


Misi Badan POM
1. Melakukan
Pengawasan
Pre-Market dan
Post-Market Berstandar
Internasional.

2. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu Secara
Konsisten.

3. Mengoptimalkan
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
di Berbagai Lini.

4. Memberdayakan
Masyarakat agar
Mampu Melindungi
Diri dari Obat dan
Makanan Yang Berisiko
Terhadap Kesehatan.

5. Membangun
Organisasi Pembelajar
(Learning Organization).

FUNGSI BADAN POM

Fungsi Badan POM
1. Pengaturan, Regulasi,
dan Standardisasi.

2. Lisensi dan
Sertifikasi Industri
di Bidang Farmasi
Berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik.

3. Evaluasi Produk
Sebelum Diizinkan
Beredar.

4. Post Marketing
Vigilance Termasuk
Sampling dan
Pengujian Laboratorium,
Pemeriksaan Sarana
Produksi dan Distribusi,
Penyidikan dan
Penegakan Hukum.

5. Pre-audit dan
Pasca-audit Iklan
dan Promosi produk.

6. Riset Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Obat
dan Makanan.

7. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik
Termasuk Peringatan
Publik.

 14 USER ONLINE
TOTAL VISITS: TAHUN 2013
 
 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
REFORMASI BIROKRASI BADAN POM RI


1.1 Latar Belakang Reformasi Birokrasi di BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Dalam menjalankan tugasnya banyak tantangan, hambatan dan peluang eksternal yang dihadapi Badan POM antara lain:

  1. Harmonisasi ASEAN dan globalisasi menyebabkan pengawasan obat dan makanan semakin kompleks, peningkatan tantangan daya saing produk dalam negeri, potensi gangguan pasar produk obat dan makanan dalam negeri dan potensi penolakan produk ekspor meningkat. Dalam menghadapi tantangan harmonisasi dan globalisasi, Pemerintah telah membuat kebijakan yang pro growth. Hal ini berimplikasi, antara lain, pada meningkatnya permintaan masyarakat industri terhadap pelayanan registrasi (pre-market) dan sertifikasi berbagai produk obat dan makanan. Jumlah dokumen registrasi, meningkat dari 18.704 pada tahun 2008 menjadi 30.092 di tahun 2010. Pelayanan sertifikasi yang diantaranya meliputi pemberian Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang meningkat dari 38.506 pada tahun 2008 menjadi 81.407 pada tahun 2010.
  2. Peredaran produk ilegal dan atau palsu serta peningkatan kejahatan trans-nasional seperti narkotika, psikotropika dan precursor serta bioterorisme. Dalam hal ini ekspektasi publik akan perlindungan semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, meningkat pula permintaan masyarakat akan berbagai produk obat dan makanan. Ini merupakan economic opportunities, tidak saja bagi penyediaan komoditi yang memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan mutu, tapi juga produk-produk yang ilegal dan atau palsu. Operasi pengamanan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Peredaran produk ilegal ini, diperkirakan akan terus terjadi selama permintaan masyarakat yang tinggi akan komoditi itu, belum didukung oleh pengetahuan dan daya beli yang memadai.
  3. Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang mengalami krisis ekonomi dan menambah risiko pada produk seperti penggunaan bahan berbahaya, penggunaan bahan kimia obat pada produk non-obat dan hygiene produksi tidak terjamin
  4. Perubahan tuntutan masyarakat dengan timbulnya penyakit-penyakit baru, kecenderungan kembali ke alam, perubahan pola hidup modern.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM diwajibkan melaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional untuk mempercepat pelaksanaan RB periode 2010–2014 telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu: 1) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi secara nasional untuk kurun waktu 2010-2025; 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi berdasarkan dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014; dan 3) Sembilan (9) Peraturan Menteri PAN dan RB sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program RB di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81/2010 menegaskan bahwa pada tahun 2011 seluruh Kementerian dan Lembaga telah mewujudkan komitmen melaksanakan proses Reformasi Birokrasi secara bertahap untuk mewujudkan Visi RB 2025. Visi RB adalah “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Visi RB tersebut adalah keputusan strategis untuk memaksimalkan peran aparatur birokrasi guna mewujudkan visi pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yaitu: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Pola pikir pencapaian visi reformasi birokrasi secara operasional diuraikan pada Gambar 1.1, yaitu dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi Badan POM. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana dan SDM serta didukung sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Badan POM akan mengubah mind set dan cultural set birokrat Badan POM ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 sasaran RB. Proses, dan sasaran RB berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.

Gambar 1.1 Pola Pikir Reformasi Birokrasi

 

Operasionalisasi Visi dilakukan melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut:

  1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan mind set dan cultural set;
  3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
  4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

Adapun Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk menuju birokrasi pemerintah yang profesional harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar pada 8 (delapan) area yang menjadi tujuan Reformasi Birokrasi, seperti diuraikan pada tabel 1.1 di bawah ini.

 

Tabel 1.1 Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan

Tercapainya perubahan 8 (delapan) area pada Tabel 1.1, akan dapat mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, dimana fokus sasaran pada 5 (lima) tahun pertama (2010-2014) adalah:

  1. Penguatan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
  3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pencapaian sasaran tersebut akan diukur secara nasional menggunakan sasaran dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi seperti tertera pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM

Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Badan POM meliputi: (i) Program manajemen perubahan, (ii) Program penataan peraturan perundangundangan, (iii) Program penataan dan penguatan organisasi, (iv) Program penataan tatalaksana, (v) Program penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, (vi) Program penguatan pengawasan, (vii) Program penguatan akuntabilitas kinerja, (viii) Program peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (ix) Program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Badan POM menyusun dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM Tahun 2010-2014 mengacu pada berbagai dokumen Perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP), Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2010-2014 serta dokumen Reformasi Birokrasi Nasional yaitu Grand Desain dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM selanjutnya disusun berdasarkan 9 (sembilan) program RB untuk memenuhi sasaran RB yang telah ditargetkan sampai 2014.

1.1.a. Kondisi BPOM Saat ini

1.) Kelembagaan dan Tatalaksana

Pengawasan obat dan makanan mencakup aspek yang luas. Berawal dari penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan, pemeriksaan dan pengambilan contoh di lapangan, pengujian produk yang telah dipasarkan, sampai pada penegakan hukum bagi penyimpangan terhadap standar/ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan Obat dan Makanan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis, terus menerus, bertahap dan komprehensif terhadap aktivitas produksi dan distribusi obat dan makanan dengan tujuan akhir semua obat dan makanan memenuhi syarat keamanan, manfaat serta mutu yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya tugas-tugas yang dihadapi oleh Badan POM, ekspektasi publik kepada Badan POM untuk mendapatkan perlindungan yang efektif juga terus meningkat, sementara secara organisasi (kelembagaan, sistem, struktur, perilaku/budaya kerja), Badan POM masih sangat terbatas. Keterbatasan organisasi ini telah mendorong Badan POM untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan seluruh program yang ada, termasuk mengubah mind set sumberdaya manusia dari birokratis menjadi lebih profesional.

Perubahan lingkungan strategis berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Untuk itu, diperlukan reformasi sistem kerja, yang dapat meningkatkan kapasitas kerja Badan POM, selain itu diperlukan sumberdaya yang memadai, disamping terus melakukan perubahan pola pikir (mind set), penataan SDM maupun penataan tatalaksana kerja di Badan POM. Sampai saat ini, secara struktur, semua fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Badan POM, meskipun dalam hal tertentu mengalami kendala. Perubahan struktur organisasi belum menjadi sesuatu yang krusial. Namun untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsinya. Diharapkan dengan revitalisasi peran dan fungsi, akan dihasilkan pencapaian kinerja pengawasan obat dan makanan yang lebih selaras dengan tuntutan peran maupun tantangan sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam rangka perbaikan tatalaksana pada awal tahun 2012 direncanakan akan dilakukan sertifikasi ISO 9001 : 2008 untuk Quality Management System (QMS) Badan POM. Dengan demikian, Badan POM merupakan satu sistem yang tidak terpecah dan integral, bahkan sampai dengan pengawasan di tingkat daerah. Sekaitan dengan hal ini, sampai saat ini masih terus dilakukan konsolidasi serta sinkronisasi Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK).

2.) Peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, peran peraturan perundang-undangan/regulasi sangatlah penting. Sampai saat ini, sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas masih berupa peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan disharmoni, perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan POM dengan peraturan perundang-undangan diterbitkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya. Selain itu, dilakukan inventarisasi atau pemetaan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan atau disharmoni, juga akan dilakukan penataan prosedur penyusunan dan pembentukannya serta pendokumentasiannya.

3) Sumber Daya Manusia

SDM merupakan salah satu aset terkuat Badan POM, oleh karenanya, penataan SDM aparatur menjadi suatu yang krusial untuk dilaksanakan.

Tabel 1.3 Jumlah dan Susunan Pegawai BPOM

Penataan SDM dilakukan mulai dari proses rekrutmen yaitu dengan pembangunan dan pengembangan sistem rekrutmen secara on-line. Saat ini baru dikembangkan sistem registrasi on-line. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan diupayakan berbasis kompetensi, asesmen pegawai masih terbatas pada pejabat struktural. Upaya untuk penegakan disiplin telah disosialisasikan dan diterapkan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Sebanyak 285 orang pegawai telah dikenai sanksi disiplin baik hukuman ringan, sedang maupun berat. Untuk itu, telah diterapkan absensi sidik jari. Disamping pemberian reward dan punishment, sosialisasi terkait kepegawaian dilakukan secara simultan ke seluruh pegawai baik di Pusat maupun di Balai Besar/Balai POM dan melalui pembuatan buku saku 1-14.

Analisis jabatan dan evaluasi jabatan telah dilakukan mulai tahun 2009, seiring dengan perkembangan tugas dan fungsi Badan POM, maka tahun 2011 telah dilakukan finalisasi analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Saat ini dalam proses persiapan pengusulan validasi oleh Tim Kementrian PAN dan RB serta BKN.

4) Pelayanan Publik

Sebagai salah satu pilar utama yaitu penyelenggaraan pelayanan publik, Badan POM berupaya agar terjadi perbaikan terus menerus pada pelayanan publik yang dilakukan. Upaya yang telah dilakukan bahkan jauh sebelum arus utama reformasi birokrasi mengemuka adalah melaksanakan sistem pelayanan satu atap, upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah single sign on serta upaya pelayanan registrasi online dan percepatan pelayanan. Semua hal tersebut didukung dengan perubahan pola pikir, perilaku serta internalisasi budaya kerja Badan POM. Upaya yang telah dilakukan untuk perubahan pola pikir dan perilaku adalah melakukan asesmen organisasi untuk berubah, namun sebelumnya, bahkan Badan POM telah menggulirkan learning organization serta telah pula mengidentifikasi aspek peningkatan kapasitas organisasi.

Badan POM sebagai lembaga pemberi pelayanan publik perlu melakukan pembenahan terus menerus sesuai dengan peluang dan tantangan baik internal maupun eksternal. Hasil survey integritas sektor publik tahun 2009 oleh KPK, Evaluasi produk sebelum beredar termasuk lima belas unit layanan dengan skor integritas tertinggi. Standar minimal integritas yang ditetapkan oleh KPK dalam survey ini sebesar 6,00 dari skala 0 – 10,00, semakin besar nilai semakin baik integritasnya. Hasil survey integritas sektor publik tahun 2010 oleh KPK untuk layanan pendaftaran MD/ML Badan POM termasuk 10 (sepuluh) teratas unit layanan dengan nilai integritas 7,48 sedangkan untuk perizinan ekspor/impor yang termasuk dalam kategori makanan dan obat-obatan memiliki nilai integritas 7,13.

5) Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam arus utama pemberantasan korupsi, Badan POM bertekad untuk mendukung seluruh kebijakan tersebut, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta perkuatan sistem pengawasan internal. Hal yang sudah dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi serta melakukan upaya perkuatan pengawasan pada titik-titik rawan korupsi serta pelaksanaan e-Procurement.

Disamping tugas pokok di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut, sebagaimana instansi pemerintah lainnya, Badan POM juga berkewajiban dalam penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan transparan, perlu dilaksanakan secara konsisten.

Sesuai dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan harus mengikuti kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka Badan POM menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, sasaran dan indikator serta tahapan kegiatan dalam rangka pencapaiannya.

Azas akuntabilitas yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan.

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, Badan POM secara periodik mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP). Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sistem AKIP), penyusunan LAKIP dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Badan POM memperoleh nilai CC untuk LAKIP Tahun 2010.

1.1.b Faktor Kunci Keberhasilan di BPOM

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Badan POM merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Badan POM. Dengan diketahuinya faktor yang paling berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Badan POM, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d) mewaspadai dan mencegah kelemahan dalam menghadapi ancaman yang dapat menghambat terwujudnya visi dan misi.

Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) adalah:

  1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan reformasi birokrasi. Dalam seluruh tahap reformasi birokrasi Badan POM, komitmen pimpinan selalu didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan Badan POM untuk melaksanakan reformasi birokrasi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan Badan POM.

    Gambar 1.2 Penandatanganan Komitmen RB

  2. Internalisasi reformasi birokrasi melalui integrasi kegiatan. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Badan POM merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi telah menjadi urat nadi keseluruhan penyelenggaran pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Badan POM. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 hubungan 8 (delapan) aspek perubahan Reformasi Birokrasi dengan arah kebijakan Badan POM.

    Tabel 1.4 Hubungan 8 Area Perubahan RB dengan Arah Kebijakan Badan POM

  3. Mengerahkan seluruh resources untuk mendukung reformasi birokrasi. Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen Badan POM untuk mensukseskan reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM. Upaya pengerahan seluruh resurces juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana dalam menghadapi krisis ekonomi.
  4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten. Reformasi birokrasi di lingkungan Badan POM akan diupayakan menjadi kebutuhan Badan POM, tidak hanya saat ini ketika reformasi birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi merupakan kebutuhan selamanya.
  5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya reformasi birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang lebih baik. Oleh karenanya, perbaikan dilakukan tidak hanya sampai titik kemajuan tertentu, tetapi, dokumen dan pelaksanaan reformasi birokrasi Badan POM akan terus menerus diperbaiki kualitasnya serta pencapaian dan peningkatan targetnya dari waktu-ke waktu.
  6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur dan berorientasi pada hasil. Dokumen usulan yang diajukan, bukan hanya merupakan dokumen rencana, akan tetapi menjadi pemandu reformasi birokrasi Badan POM untuk mencapai titik kemajuan tertentu di seluruh area perubahan. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.

1.2 Tujuan Reformasi Birokrasi di BPOM

a. Tujuan Umum
Tujuan reformasi birokrasi di BPOM secara umum yaitu kinerja birokrasi Badan POM menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur Negara yang bersih, professional dan bertanggung jawab.

b. Tujuan Khusus
Tujuan reformasi birokrasi di Badan POM secara khusus adalah terselenggaranya pelayanan publik yang prima dan perlindungan masyarakat melalui Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan pengamanan produk ilegal secara konsisten dan menyeluruh.

 

1.3 Sasaran Reformasi Birokrasi di BPOM

a. Sasaran Umum Reformasi Birokrasi di BPOM
Sasaran yang ingin dicapai dari proses reformasi birokrasi yang akan dilakukan di Badan POM, secara umum adalah mengubah pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) dan sistem manajemen Badan POM dalam pelayanan public.

b. Sasaran Khusus Reformasi Birokrasi di BPOM
Secara khusus sasaran yang akan dicapai dari proses reformasi birokrasi yang akan dilakukan di Badan POM adalah sebagai berikut:

  1. Kelembagaan: Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
  2. Budaya organisasi: Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
  3. Ketatalaksanaan: Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
  4. Regulasi, deregulasi birokrasi: Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
  5. Sumber daya manusia: SDM yang berintegrasi, kompetensi, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera
  6. Pelayanan publik: Pelayanan publik yang mengedepankan ke empat belas aspek pelayanan serta mampu memberikan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi sehingga didapat kepercayaan publik pada Badan POM.
  7. Pengawasan dan Akuntabilitas: Keseluruhan proses pengawasan Obat dan Makanan dan seluruh proses pendukungnya mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, administrasi keuangan dan pelaporan merupakan proses yang akuntabilitasnya terjaga dengan baik, bebas dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

 

 

 
  KEPALA BADAN POMSESTAMADEPUTI IDEPUTI IIDEPUTI III
 
dr. M. Hayatie Amal, MPH
Dra. A. Retno Tyas Utami,
Apt., M.Epid
Drs. T. Bahdar Johan H.,
Apt., M.Pharm.
Ir. Roy A. Sparringa,
M.App.Sc., Ph.D
Klarifikasi BPOM 
  1. Klarifikasi :
    Tidak Ada Pelatihan
    Nasional Makanan,
    Minuman dan Obat
  2. Penipuan Yang
    Mengatasnamakan
    Pejabat Badan POM
  3. Luwak White Coffee
  4. Larangan Konsumsi
    Merk Obat Tertentu
  5. Iklan Kemitraan
  6. Saus Tabasco
    dan HP
 
LAYANAN PUBLIK




  SPECIAL INTEREST












Badan POM (NA-DFC)
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691/42883309/42883462, Fax: (021) 4263333
Email: Informasi@pom.go.id
Copyright 2010 Badan Pengawas Obat dan Makanan - Indonesia.
All rights reserved.

Best viewed in 1024 x 768 px