1. Beranda
  2. Berita Aktual
  3. Siaran Pers/Peringatan Publik
  4. Klarifikasi BPOM
  5. Pengaduan Konsumen
  6. Produk Ditarik
  7. Produk Teregistrasi
    1. Obat
    2. Obat Tradisional
    3. Suplemen Makanan
    4. Kosmetik
    5. Produk Pangan
  8. Peraturan
    1. Laporan Keuangan
    2. Laporan Tahunan
    3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    4. Laporan Kinerja
    5. Laporan PNBP
    6. Laporan BMN
  9. Layanan Publik
    1. LPSE
    2. e-bpom
    3. Notifikasi Kosmetik
    4. e-Registration Obat
    5. e-Registration Obat Tradisional
    6. e-Registration Pangan Olahan
  10. PPID
    1. Obat
    2. Obat Tradisional
    3. Suplemen Makanan & Kuasi
    4. Kosmetika
  11. Rekrutmen CPNS

BADAN POM RI
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp : (021) 4244691/42883309/42883462
Fax: (021) 4263333
Email : ulpk@pom.go.id




Laporan PNBP


Laporan PNBP Tahun 2014

Berdasarkan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah. PNBP dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu: a) Penerimaan sumberdaya alam; yaitu Pendapatan sumber daya alam migas dan non-migas. b) Pendapatan bagian laba BUMN; yaitu Pendapatan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN c) PNBP lainnya; yaitu Pendapatan yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat, pungutan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tersebut yang dilakukan atas dasar Peraturan Pemerintah tentang Jenis danTarif atas Jenis PNBP pada K/L tertentu. d) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU); yaitu Seperti PNBP lainnya, tetapi pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme BLU ini dapat langsung digunakan oleh instansi yang bersangkutan.


Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP Funngsional) dari masyarakat yang mendapatkan layanan publik antara lain: kegiatan jasa pendaftaran dan evaluasi, kegiatan jasa inspeksi sarana produksi produk impor, kegiatan jasa sertifikasi, kegiatan jasa pengujian, kalibrasi, pelatihan laboratorium, jasa uji profisiensi, penjualan baku pembanding dan hewan uji, dan kerjasama penelitian di bidang obat dan makanan dengan pihak lain.


Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis danTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM mewajibkan atas seluruh jenis layanan publik yang akan diberikan harus dibayarakan/disetorkan PNBP-nya terlebih dahulu sesuai tarif PNBP yang berlaku sebelum proses layanan diberikan ke masyarakat, Sebagai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan dalam rangka optimalisasi keterbukaan informasi dalam pengelolaan PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berikut ini disampaikan Data dan Diagram terkait Realisasi PNBP Badan POM.


Unduh Laporan PNBP Tahun 2014 Semester 1




Beralih ke versi : Desktop

Aktifkan Javascript pada Browser Anda