1. Beranda
  2. Berita Aktual
  3. Siaran Pers/Peringatan Publik
  4. Klarifikasi BPOM
  5. Pengaduan Konsumen
  6. Produk Ditarik
  7. Produk Teregistrasi
    1. Obat
    2. Obat Tradisional
    3. Suplemen Makanan
    4. Kosmetik
    5. Produk Pangan
  8. Peraturan
    1. Laporan Keuangan
    2. Laporan Tahunan
    3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    4. Laporan Kinerja
    5. Laporan PNBP
    6. Laporan BMN
  9. Layanan Publik
    1. LPSE
    2. e-bpom
    3. Notifikasi Kosmetik
    4. e-Registration Obat
    5. e-Registration Obat Tradisional
    6. e-Registration Pangan Olahan
  10. PPID
    1. Obat
    2. Obat Tradisional
    3. Suplemen Makanan & Kuasi
    4. Kosmetika
  11. Rekrutmen CPNS

BADAN POM RI
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp : (021) 4244691/42883309/42883462
Fax: (021) 4263333
Email : ulpk@pom.go.id




TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG SITAAN/BARANG BUKTI WUJUD AKUNTABILITAS BIROKRASI BADAN POM

11 Juli 2019 | 13:00 WIB (Humas & DSP)


SIARAN PERS

 

TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG SITAAN/BARANG BUKTI

WUJUD AKUNTABILITAS BIROKRASI BADAN POM

 

 

Labuan Bajo – Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat tersebut mendasari pelaksanaan Lokakarya Pengendalian Intern Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Bukti/Barang Sitaan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (11/07). Acara yang dihadiri jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perwakilan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta seluruh Kepala Unit Kerja di Badan POM ini dibuka langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

 

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM kembali menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu sektor pembangunan yang strategis dan prioritas, yang mendukung Nawa Cita ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pengawasan obat dan makanan, Nawa Cita ke-7 yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi melalui program dukungan kemandirian industri farmasi serta UMKM di bidang obat dan makanan, juga Nawa Cita ke-3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran melalui kehadiran Kantor Badan POM di 40 Kabupaten/Kota.

 

Hal ini tercermin dalam penganggaran Badan POM tahun 2020 yang berfokus pada kegiatan prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan dengan 2 Pro PN yaitu pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, sebagaimana pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT RI ke-73, Badan POM juga memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertujuan untuk mewujudkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

 

“Kami membutuhkan payung hukum pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat, sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif. Kami berharap BPK RI memberikan dukungan terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan sehingga dapat segera difinalisasi oleh Pemerintah dan DPR RI,” ungkap Kepala Badan POM saat membuka lokakarya.”

 

“Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pendampingan BPK RI dalam pemeriksaan atas laporan keuangan Badan POM sehingga mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak Laporan Keuangan tahun 2014 hingga saat ini. Dan salah satu upaya mempertahankan opini WTP adalah melalui peningkatan tata kelola pengelolaan barang sitaan/barang bukti,” tegas Penny K. Lukito. Barang sitaan hasil temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan yang dimusnahkan Badan POM menunjukkan tren nilai keekonomian yang meningkat dalam empat tahun terakhir, dengan jumlah lebih dari 493 miliar rupiah (105 miliar rupiah di tahun 2016; 121 miliar rupiah di tahun 2017; 119 miliar rupiah di tahun 2018; dan 258 miliar rupiah di tahun 2019 sampai dengan bulan Juni). Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang tertib dan sesuai aturan. “Kami berharap melalui lokakarya ini, Badan POM bersama BPK RI dapat mewujudkan pengelolaan dan pelaporan barang bukti yang tertib dan akuntabel.” tutup Kepala Badan POM.

________________________________________________________________________________________________________________

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.


Beralih ke versi : Desktop

Aktifkan Javascript pada Browser Anda