28 Mei 2017

Lindungi Masyarakat Indonesia dari Pangan Ilegal dan Substandar   |   Luas Wilayah Sumatera Utara Permudah Masuknya Produk Ilegal   |   Badan POM Lakukan Perubahan dalam Pengawasan Obat dan Makanan   |   Sinergi Indonesia dan Jepang untuk Pastikan Keamanan Obat   |   SIARAN PERS Warisan Budaya Indonesia bagi Kesehatan dan Kecantikan, untuk Dunia   |   BKN Awards 2017: Badan POM Raih Penghargaan Dalam Tata Kelola Kepegawaian   |   Pengumuman Ralat Persyaratan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)   |   Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan   |   Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017   |   Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017   |  

HALOBPOM 1500533

@bpom_ri


Halaman utama >> “Sosialiasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar di Badan POM”

“Sosialiasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar di Badan POM”

16 Februari 2017 | 08:53 WIB (Hukmas)



“Sosialiasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar di Badan POM” 

 

Sebagai rangkaian acara untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pengawas Obat dan Makanan ke-16, Badan POM menyelenggarakan Sosialiasi Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar di Badan POM. Acara tersebut terselenggara di Aula Gedung C Badan POM pada tanggal 14 Februari 2017. Sosialisasi dilakukan langsung oleh Tim Saber Pungli Pusat.

Dalam laporannya sebelum pembukaan acara, Inspektur Badan POM, Dra. Zulaimah, Apt, M.Si, menyampaikan bahwa sebagai respon cepat terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan POM telah bergerak cepat menindaklanjuti amanat dari Perpres tersebut dengan membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM, dalam tim ini Inspektur bertindak sebagai ketua pelaksana dibantu oleh tim ahli dan sekretariat serta Pokja Pencegahan, Pokja Intelijen, Pokja Penindakan, dan Pokja Yustisi.

Serangkaian kegiatan yang telah dilakukan Badan POM dalam konteks Saber Pungli ini selain membentuk Tim Saber Pungli adalah meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan elektronisasi pelayanan publik; mengumumkan prosedur, waktu, dan biaya pelayanan secara terbuka dan mudah diakses melalui redesign interior ruang pelayanan publik, sosialisasi setiap ada perubahan di pelayanan publik, mengumumkan prosedur, waktu dan biaya pelayanan di papan pengumuman dan website Badan POM yang mudah diakses oleh pengguna layanan; menjalin kerjasama dengan Satgas Saber Pungli Pusat dalam rangka penindakan pungli; membangun komitmen dengan pelaku usaha untuk mendukung pemberantasan pungli di Badan POM dengan menandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pengusaha untuk mendukung pemberantasan pungli di Badan POM; menegakkan sistem hukum dengan sanksi kepegawaian dan peraturan yang berlaku; serta meningkatkan pengendalian intern terutama pada titik rawan pungli.

Sekretaris Utama Badan POM, Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si berkenan membuka acara sosialisasi ini. Dalam arahannya, Sekretaris Utama Badna POM menyampaikan bahwa Tim Saber Pungli juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka mekanisme kerja Tim Saber Pungli ke Inspektur Pengawasan Umum POLRI dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Tim Saber Pungli juga telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko potensi terjadinya pungutan liar pada unit kerja pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

Ibu Sestama juga menyampaikan bahwa Badan POM telah mempunyai slogan baru yakni 5S "Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat untuk memberikan Solusi". Hal itu kiranya semakin relevan dengan tema Hari Ulang Tahun (HUT) Badan POM ke-16 yakni "Badan POM Baru, Hadir Melayani, dan Melindungi Masyarakat". Ibu Sestama juga menyampaikan capaian-capaian Badan POM yang berkaitan dengan Saber Pungli ini dan dalam hal ini semua pihak di lingkungan Badan POM harus membantu agar Saber Pungli dapat terselenggara dengan baik.

Materi sosialisasi sendiri disampaikan oleh Dr. Asep Kurnia, SH, MM selaku Ketua Pokja Pencegahan Satuan Tugas Saber Pungli Pusat, yang dimoderatori oleh Ibu Inspektur. Dalam kesempatan ini, narasumber memberikan apresiasi kepada Badan POM yang telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar dan hal ini akan dilaporkan kepada Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat juga menyanangkan video sosialisasi Saber Pungli yang dimiliki oleh Satgas termasuk juga memberikan bahan-bahan sosialisasi yang dimiliki.

Dijelaskan bahwa pada prinsipnya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas Pungli dengan aneka peraturan hingga yang terkini adalah Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Pungli diakui berdampak pada ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Praktek Pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Dalam kesempatan ini juga dijelaskan wewenang Satgas Saber Pungli yang antara lain membangun sistem perencanaan dan pemberantasan Pungli, melakukan operasi tangkap tangan, memberikan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian/Lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku Pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan Pungli.

Terhadap regulasi ini, baik Kementerian/Lembaga maupun Pemda harus melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Adapun masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, serta memberikan informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disampaikan pula bahwa per tanggal 13 Februari 2017 pukul 06.00 telah ada 24.111 pengaduan yang masuk ke Satgas dan telah dilakukan pula 295 kali OTT. Sanksi hukum terhadap pelaku Pungli ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diskusi menarik terjadi karena masing-masing perwakilan dari Kedeputian I, Kedeputian II, dan Kedeputian III menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan, termasuk hal-hal yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Pungli.

Dalam kesempatan ini, Lektol CPM Endang Agustian, SH. sebagai bagian dari Satgas Saber Pungli dari POM TNI juga menyampaikan bahwa TNI secara langsung mungkin tidak terlibat dalam proses pelayanan publik namun dapat saja terlibat menjadi backing calo/biro jasa dalam pengurusan perizinan. Jika petugas telah berbuat benar dan sesuai aturan, hendaknya tidak perlu takut. Ditegaskan pula bahwa lebih baik untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan di instansi masing-masing daripada tindakan diambil oleh Satgas Saber Pungli Pusat.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses internalisasi perihal Saber Pungli dapat berjalanan dengan baik di Badan POM hingga pada akhirnya  pelayanan publik yang diberikan oleh Badan POM terus meningkat kualitasnya dan pada akhirnya visi dan misi organisasi dapat tercapai.

 

Inspektorat Badan POM



















KLARIFIKASI BPOM

Loading..