22 Juli 2014

Pengumuman : Perubahan Waktu Pelayanan Pendaftaran Pangan Dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1435 H   |   Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Produk Tembakau terhadap Pencantuman PHW Masih Rendah   |   Pengumuman : Pengajuan Registrasi Obat Copy Harus Melalui AeRO   |   Sanksi 3 (tiga) Tahun, Bagi Pemalsu Dokumen Pendaftaran dan Produk Pangan yang Tidak Sesuai   |   Tingkatkan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan demi Kualitas Hidup yang Maksimal   |   Pengawasan Produk Tembakau Terus Berlanjut   |   Jadwal Pelayanan di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Selama Bulan Ramadhan   |   Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama dan Kepala BB/BPOM   |   Badan POM Resmi Luncurkan Website Versi Mobile   |   Hasil Pengawasan Penerapan Peringatan Kesehatan Berbentuk Gambar & Tulisan Pada Produk Tembakau   |  

HALOBPOM 500533

Rapat Evaluasi Nasional Badan POM

22 November 2013 | 08:59 WIB (Hukmas)



(Banjarmasin, 20 - 23 November 2013). Dengan tema “Perkuatan Kerjasama Lintas Sektor untuk Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing Produk.Badan POM telah mengadakan Rapat Evaluasi Nasional yang berlangsung mulai 20 s/d 23 November 2013, bertempat di salah satu hotel di kota Banjarmasin.

 

Rapat Evaluasi Nasional dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh HM. Ruslie selaku Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kemasyarakatan, dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I  dan II Badan POM, serta para undangan dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Majelis Ulama Indonesia Kalsel, Badan Ketahanan Pangan Kalsel, FMIPA-Unlam, Ikatan Dokter Indonesia Kalsel, dan Ikatan Apoteker Indonesia Kalsel.

 

Dalam Rapat Evaluasi nasional yang diikuti oleh 245 peserta dari kantor pusat Badan POM dan Balai Besar/Balai POM dari seluruh Indonesia ini telah disajikan hasil evaluasi kebijakan dan program  per Eselon I secara makro. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan sebelum dan setelah kebijakan itu diimplementasikan. Selanjutnya dapat disusun rekomendasi apakah kebijakan dilanjutkan, perlu perubahan atau perbaikan, atau perlu dilakukan pencabutan kebijakan. Evaluasi program akan memberi masukan dan menjadi dasar apakah kebijakan akan dilanjutkan, diubah atau diperbaiki.

 

Selain evaluasi kebijakan dan program secara makro oleh Eselon I, pada rapat evaluasi nasional ini juga telah dilakukan dievaluasi beberapa kegiatan prioritas yang bersifat nasional yang melibatkan unit pusat dan balai serta lintas sektor terkait. Masing-masing kedeputian mengidentifikasi kegiatan prioritas apa yang akan dipaparkan pada rapat evaluasi nasional ini. Paparan disampaikan oleh eselon II penanggungjawab kegiatan. Evaluasi menitikberatkan pada pencapaian hasil, identifikasi masalah dan kendala yang ditemui selama pelaksanaan, rencana tindak lanjut, dan exit strategy untuk menjaga kesinambungan hasil sesudah kegiatan tersebut tidak menjadi prioritas. 

 

Evaluasi yang dilakukan meliputi (namun tidak terbatas pada) pencapaian kinerja (baik yang sesuai target maupun yang tidak), faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, logical framework review (jika diperlukan), rencana tindak lanjut, serta analisis lingkungan strategis Badan POM sehingga dapat menjawab isu terkait pembangunan kesehatan. Selain itu juga dibahas atribusi/kontribusi dari hasil kinerja output/outcome terhadap dampak yang diinginkan (baik langsung maupun tidak langsung) yang tejadi di masyarakat.

 

Pada rapat evaluasi nasional ini juga dipaparkan hasil pelaksanaan Survey Baseline Data (SBD) Pengawasan Obat dan Makanan oleh masing-masing Eselon I. Diharapkan hasil SBD ini dapat menjadi masukan bagi penajaman prioritas pengawasan obat dan makanan, menjadi masukan bagi pengembangan laboratorium Badan POM, perencanaan kebutuhan SDM, pengembangan TIK Badan POM dan peningkatan perencanaan Badan POM secara keseluruhan.

 

Biro Hukmas

 



















KLARIFIKASI BPOM

Loading..