30 Maret 2017

Percepat Respon untuk Perangi Hoax   |   Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara Badan POM - Kejaksaan Agung   |   Terobosan e-SKE dan ECD Badan POM Dukung Daya Saing Produk Indonesia   |   Implementasi Terbatas Pelaporan Elektronik Sampling dan Pengujian 13 Maret 2017   |   Penjelasan Badan POM Terkait Peredaran Permen Dot yang Diduga Mengandung Narkoba   |   Pemeliharaan Layanan Koneksi Jaringan Internet, Aplikasi Internal dan Eksternal Badan POM untuk Sementara Terhenti   |   PERKUATAN BADAN POM Untuk Pengawasan yang Lebih Baik   |   OTT BADAN POM TERHADAP PRODUSEN PANGAN ILEGAL DI TANGERANG   |   PENJELASAN BADAN POM TERKAIT PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) BADAN POM   |   BADAN POM MUSNAHKAN 12,67 MILIAR RUPIAH OBAT DAN MAKANAN ILEGAL   |  

HALOBPOM 1500533

@bpom_ri


Halaman utama >> PENJELASAN BADAN POM TERKAIT PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) BADAN POM

PENJELASAN BADAN POM TERKAIT PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) BADAN POM

1 Maret 2017 | 19:50 WIB (Hukmas)



PENJELASAN BADAN POM

TERKAIT

PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) BADAN POM

 

Belakangan ini beredar isu adanya regulasi baru yang menjadi hambatan bagi ekspor produk berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)/Komunitas/Desa. Regulasi tersebut dipandang mematikan kesempatan produk UMKM/Komunitas/Desa untuk dapat diekspor ke berbagai negara. Isu tersebut TIDAK BENAR.

 

“Sudah terlalu sering kita mendengar keluhan tentang buruknya pelayanan publik di instansi pemerintah, termasuk Badan POM. Birokrasi berbelit, biaya mahal dan akses informasi terbatas menjadi sorotan masyarakat kepada pemerintah dalam memberikan pelayanan publik”, ungkap Penny K. Lukito, Kepala Badan POM di Jakarta, Rabu (1/3). “Menjawab keluhan itu, Badan POM terus berupaya menciptakan berbagai inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik agar berjalan lebih optimal, termasuk mendukung dan memfasilitasi ekspor produk Obat dan Makanan”, lanjutnya.

 

Dukungan dan fasilitasi yang diberikan Badan POM terkait ekspor tersebut, salah satunya diwujudkan dengan penerbitan persetujuan ekspor berupa Surat Keterangan Ekspor (SKE). “SKE bukan merupakan suatu kewajiban atau keharusan bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor Obat dan Makanan’, jelas Penny K. Lukito.  “Penerbitan SKE yang dilakukan Badan POM merupakan bantuan akses pasar jika SKE menjadi salah satu persyaratan yang diminta oleh negara tujuan ekspor (buyer)”, lebih lanjut beliau menjelaskan.

 

SKE dapat berupa Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), Certificate of Free Sale (CFS), Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Cara Pembuatan yang Baik (Good Manufacturing Practice/GMP), Surat Keterangan Hygiene dan Sanitasi, atau Sertifikat lain tergantung permintaan pemohon/eksportir berdasarkan persyaratan negara tujuan ekspor (buyer).

 

Dalam rangka peningkatan layanan publik, Badan POM telah melakukan penerbitan SKE Obat dan Makanan secara online sehingga dapat diakses kapan pun dan dimana pun berada. Pengajuan SKE dilakukan dengan mengisi data dan mengunggah dokumen administratif dan teknis secara online pada alamat http://www.pom.go.id atau melalui subsite http://e-bpom.pom.go.id.

 

Selain itu telah dilakukan simplifikasi dan percepatan penerbitan SKE sesuai SLA (Service Level Arrangement), yaitu 2 (dua) hari kerja untuk produk ekspor obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan olahan dan 3 (tiga) hari kerja untuk produk obat.

 

Deputi Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Suratmono, menyampaikan bahwa khusus untuk produk pangan yang akan diekspor, tidak dipersyaratkan terdaftar di Badan POM sepanjang produk tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan serta memenuhi standard dan persyaratan di negara tujuan ekspor (buyer).

 

Dalam mendukung pelayanan penerbitan SKE, Badan POM menyelenggarakan layanan Export Consultation Desk (ECD) berbasis website yang bertujuan untuk memberikan layanan informasi, konsultasi terkait persyaratan di negara tujuan ekspor dan penambahan daya saing serta nilai tambah ekspor. Terobosan ECD Badan POM adalah mengembangkan pola kemitraan dan kerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Perwakilan RI di negara mitra dan National Regulatory Authority (NRA) setempat.

 

Penny K. Lukito menegaskan bahwa pimpinan bersama segenap jajaran Badan POM mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan guna melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung upaya perkuatan daya saing produk Indonesia di dalam dan di luar negeri. “Komunikasi, informasi dan edukasi senantiasa kami bangun secara terbuka untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat”, tutupnya.

 

 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @bpom_ri, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia. 


KLARIFIKASI BPOM

Loading..