30 Maret 2017

Percepat Respon untuk Perangi Hoax   |   Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara Badan POM - Kejaksaan Agung   |   Terobosan e-SKE dan ECD Badan POM Dukung Daya Saing Produk Indonesia   |   Implementasi Terbatas Pelaporan Elektronik Sampling dan Pengujian 13 Maret 2017   |   Penjelasan Badan POM Terkait Peredaran Permen Dot yang Diduga Mengandung Narkoba   |   Pemeliharaan Layanan Koneksi Jaringan Internet, Aplikasi Internal dan Eksternal Badan POM untuk Sementara Terhenti   |   PERKUATAN BADAN POM Untuk Pengawasan yang Lebih Baik   |   OTT BADAN POM TERHADAP PRODUSEN PANGAN ILEGAL DI TANGERANG   |   PENJELASAN BADAN POM TERKAIT PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) BADAN POM   |   BADAN POM MUSNAHKAN 12,67 MILIAR RUPIAH OBAT DAN MAKANAN ILEGAL   |  

HALOBPOM 1500533

@bpom_ri


Halaman utama >> Terobosan e-SKE dan ECD Badan POM Dukung Daya Saing Produk Indonesia

Terobosan e-SKE dan ECD Badan POM Dukung Daya Saing Produk Indonesia

13 Maret 2017 | 10:00 WIB (Hukmas)



Terobosan e-SKE dan ECD Badan POM Dukung Daya Saing Produk Indonesia

 

JakartaKebijakan strategis Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan selain merupakan komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, juga untuk mendukung daya saing produk nasional termasuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Salah satu dukungan diwujudkan dengan pelayanan publik Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan pelayanan Export Consultation Desk (ECD) berbasis website. Kedua pelayanan publik ini diluncurkan Badan POM pada 28 Februari 2017 lalu.

 

“SKE dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memudahkan produk Obat dan Makanan masuk ke negara tujuan ekspor, meskipun SKE bukan keharusan bagi pelaku usaha yang akan mengekspor produknya”, jelas Kepala Badan POM, Penny K. Lukito. SKE dapat berupa Certificate of Pharmaceutical Product (CPP), Certificate of Free Sale (CFS), Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Cara Pembuatan yang Baik (Good Manufacturing Practice/GMP), Surat Keterangan Hygiene dan Sanitasi, atau Sertifikat lain tergantung permintaan pemohon/eksportir berdasarkan persyaratan negara tujuan ekspor (buyer).

 

“Dalam rangka lebih memudahkan akses pasar bagi pelaku usaha, Badan POM meluncurkan e-SKE sehingga dapat diakses kapan pun dan dimana pun berada”, Penny Lukito melanjutkan penjelasannya. Untuk memberikan layanan prima bagi eksportir termasuk UMKM, Badan POM menyediakan layanan ECD. “Eksportir mendapatkan peluang, kesempatan dan kepastian dokumen ekspor yang dipersyaratkan oleh buyer, melalui layanan ECD, fasilitasi konsultasi dengan Perwakilan RI di negara mitra”, lanjut Penny Lukito.

 

Untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang e-SKE dan ECD ini, Badan POM mengundang 117 pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; serta 18 perwakilan dari 8 Kementerian yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Luar Negeri; dan 8 asosiasi di bidang Obat dan Makanan yaitu Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, GAPMMI, GP Jamu, Perkosmi, GP Koskemindo, Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika/PPAK, Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia/APKSI, dan International Pharmaceutical Manufacturer Group/IPMG untuk mengikuti sosialisasi aplikasi e-SKE dan ECD di Badan POM, Senin (13/03).

 

Kepala Badan POM berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan e-SKE dan ECD ini, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekspor produk Obat dan Makanan. “Apabila dokumen lengkap dan benar, dalam waktu dua hari kerja, pelaku usaha sudah dapat memperoleh SKE untuk produk ekspor obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Sedangkan untuk produk obat, SKE dapat diterbitkan dalam jangka waktu tiga hari kerja”, ujar Kepala Badan POM.

 

Dalam rangka memfasilitasi pelaku usaha memperoleh informasi lebih rinci terkait penggunaan aplikasi e-SKE dan ECD, Badan POM menyediakan help desk pada acara sosialisasi ini. Melalui sosialisasi ini, diharapkan adanya sinergisme interaksi yang positif dari pelaku usaha untuk bersama Badan POM mengembangkan terobosan pelayanan publik. “Mari bersama memadukan langkah untuk menghadirkan semangat melayani dan melindungi masyarakat”, tutup Kepala Badan POM.

 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.                       


KLARIFIKASI BPOM

Loading..