26 Mei 2017

Lindungi Masyarakat Indonesia dari Pangan Ilegal dan Substandar   |   Luas Wilayah Sumatera Utara Permudah Masuknya Produk Ilegal   |   Pemberitahuan Downtime Layanan SIMPONI   |   Badan POM Lakukan Perubahan dalam Pengawasan Obat dan Makanan   |   Sinergi Indonesia dan Jepang untuk Pastikan Keamanan Obat   |   SIARAN PERS Warisan Budaya Indonesia bagi Kesehatan dan Kecantikan, untuk Dunia   |   BKN Awards 2017: Badan POM Raih Penghargaan Dalam Tata Kelola Kepegawaian   |   Pengumuman Ralat Persyaratan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)   |   Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan   |   Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2017   |  

HALOBPOM 1500533

@bpom_ri


Halaman utama >> Kewenangan

Kewenangan



Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan :

  1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
  2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
  3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
  4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
  5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
  6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat..













































KLARIFIKASI BPOM

Loading..