30 Maret 2017

Percepat Respon untuk Perangi Hoax   |   Sosialisasi Perjanjian Kerjasama antara Badan POM - Kejaksaan Agung   |   Terobosan e-SKE dan ECD Badan POM Dukung Daya Saing Produk Indonesia   |   Implementasi Terbatas Pelaporan Elektronik Sampling dan Pengujian 13 Maret 2017   |   Penjelasan Badan POM Terkait Peredaran Permen Dot yang Diduga Mengandung Narkoba   |   Pemeliharaan Layanan Koneksi Jaringan Internet, Aplikasi Internal dan Eksternal Badan POM untuk Sementara Terhenti   |   PERKUATAN BADAN POM Untuk Pengawasan yang Lebih Baik   |   OTT BADAN POM TERHADAP PRODUSEN PANGAN ILEGAL DI TANGERANG   |   PENJELASAN BADAN POM TERKAIT PENERBITAN SURAT KETERANGAN EKSPOR (SKE) BADAN POM   |   BADAN POM MUSNAHKAN 12,67 MILIAR RUPIAH OBAT DAN MAKANAN ILEGAL   |  

HALOBPOM 1500533

@bpom_ri


Halaman utama >> Kewenangan

Kewenangan



Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan :

  1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
  2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
  3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
  4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
  5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
  6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat..













































KLARIFIKASI BPOM

Loading..