Berita Aktual

KERJASAMA BADAN POM RI DAN WHO Pemanfaatan Teknologi Guna Membangun Budaya Pelaporan Untuk Deteksi dan Respon Cepat Terhadap Obat yang Substandar dan Palsu

2 Desember 2017 09:00 WIB Dilihat 355 Kali Hukmas

KERJASAMA BADAN POM RI DAN WHO

 

Pemanfaatan Teknologi Guna Membangun Budaya Pelaporan  Untuk Deteksi dan Respon Cepat Terhadap Obat yang Substandar dan Palsu

 

Jenewa – Rabu (29/11) Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, didampingi H.E Hasan Kleib, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Perwakilan Tetap RI di Jenewa, melakukan penandatanganan MoU Pilot Project Pelaporan Produk Obat Substandar dan Palsu melalui Aplikasi Smartphone bersama dengan WHO, yang diwakili oleh Dr. Mariangela Batista Galvāo Simāo, Assistant Director General for Drug Access, Vaccines and Pharmaceuticals di Jenewa.

 

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah efektif bagi Badan POM RI ke depan dalam melakukan upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap peredaran produk obat substandar dan palsu di Indonesia. Kegiatan pilot project yang melibatkan 127 tenaga kesehatan rumah sakit di 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta ini diharapkan menjadi konsep awal untuk membangun budaya waspada dan pelaporan dalam keterlibatan profesi tenaga kesehatan dalam pengawasan untuk jaminan keamanan, mutu dan khasiat obat yang dikonsumsi oleh masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan.

 

Pada hari yang sama, Kepala Badan POM RI juga menjadi salah satu panelis pada acara Peluncuran dan Diskusi Panel Buku Laporan Kajian WHO terkait Obat Substandar dan Palsu yaitu “Study on The Public and Socioeconomic Impact of Substandard and Falsified Medical Products” dan Buku Laporan "WHO Global Surveillance and Monitoring System for Substandard and Falsified Medical Products”. Tujuan dari kajian pada laporan yang pertama, adalah untuk mendapatkan Angka Kuantitatif dari dampak kesehatan dan sosioekonomi akibat peredaran dan penggunaan obat substandard dan palsu. Obat substandar dan palsu selain menyebabkan kerugian kesehatan dan kematian masyarakat, juga menimbulkan kerugian ekonomi ditinjau dari sosioekonomi. Dari sejumlah 48.128 sampel obat yang diperoleh dari 88 negara (sebagian besar adalah negara berpenghasilan rendah) menunjukkan bahwa prevalensi obat substandar dan palsu adalah sekitar 10,5% dengan nilai kerugian sebesar $ 30 miliar USD. Dengan jumlah kerugian yang besar ini, sangat penting untuk mengatasi permasalahan obat substandar dan palsu yang terjadi hampir di semuan negara.

 

Acara diskusi panel tersebut dibuka oleh Director General WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga dihadiri panelis lainnya antara lain Mary Lou Valdes (Associate Commissioner for International Programs dari US-FDA), Helen Escribano Romero (Head of Departement Inspection and Control of Medicines Agencia Espanola de Medicamentos Productos Sanitarios/AEMPS, Spain) dan Dr Suzanne Hill (Essential Medicines and Health Products, WHO).

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan POM RI menegaskan pentingnya upaya pemberantasan obat palsu yang berbahaya, sebagai suatu ancaman kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat namun juga berdampak terhadap keamanan nasional terutama terkait aspek sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional maupun global. “Pemerintah RI bersama Presiden Jokowi sangat mendukung upaya pemberantasan obat palsu dengan memberikan perkuatan pada kelembagaan Badan POM RI”, ungkap Penny K. Lukito. “Dukungan penting kedepan adalah adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang akan segera difinalkan sehingga dapat memberikan kekuatan upaya Pencegahan, Deteksi, dan Respon yang memberikan efek jera dan perlindungan optimum pada masyarakat”, lanjutnya. Selain itu juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana dalam struktur organisasi Badan POM RI yang baru telah dibentuk adanya Deputi Penindakan yang akan memperkuat dalam pengawasan post-market termasuk adanya obat yang substandar dan palsu.

 

Presiden juga telah menetapkan Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dan telah ditindaklanjuti dengan pencanangan Program Aksi Nasional bersama Presiden Jokowi dengan melibatkan lintas sektor dan lintas pemerintahan terkait.

 

Penny K. Lukito menambahkan bahwa Badan POM RI menyambut baik dan mendukung publikasi Studi WHO ini yang memberikan gambaran jelas mengenai dampak peredaran obat palsu terhadap sosial ekonomi suatu negara. “Hal ini tentu saja bermanfaat bagi negara-negara anggota untuk melakukan studi serupa di negara masing-masing, termasuk Indonesia. Bagaimana mengidentifikasi permasalahan dan menghitung dampak biaya terhadap sosial ekonomi dari peredaran obat palsu di Indonesia. Untuk menjamin pentingnya alokasi sumber daya diberikan bagi penguatan sistem regulatori dalam menjamin rantai suplai produk obat di Indonesia”, ujar Kepala Badan POM RI.

 

Upaya pemberantasan obat substandar dan palsu tentunya tidak dapat dilakukan Badan POM RI sendiri. Tantangan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, perkembangan teknologi dalam perdagangan e-commerce, dan globalisasi membutuhkan tidak hanya political will, namun juga sumber daya dan kapasitas serta kolaborasi yang efektif dengan stakeholder baik lintas sektor, lintas pemerintahan, dan lintas komponen masyarakat untuk menunjang keberhasilan upaya pemberantasan obat palsu di Indonesia. 

 

Tujuan pengawasan obat dan makanan untuk menjamin kualitas, keamanan dan khasiat obat yang beredar di Indonesia, adalah selain melindungi dan menjamin akses kesehatan masyarakat,  di sisi lain juga untuk meringankan beban biaya kesehatan yang akan ditanggung Pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.