Berita Aktual

Badan POM Subsidi Tarif PNBP 50 Persen Biaya Pendaftaran Produk IKM

21 Desember 2017 15:48 WIB Dilihat 887 Kali Hukmas

 

JAKARTA - Pemerintah kian serius menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil, dan transparan guna mendorong iklim investasi dan daya saing Indonesia untuk peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Salah satunya dengan mendorong kemudahan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM). “Sebagai regulator dan pengawas di bidang obat, obat tradisional, kosmetika, dan pangan, Badan POM RI siap fasilitasi IKM agar selain memiliki daya saing juga terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya. Badan POM akan berikan subsidi tarif PNBP sebesar 50 persen bagi biaya pendaftaran produk IKM”, ujar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito pada Konferensi Pers tentang Relaksasi Peraturan Perizinan Impor oleh Industri Kecil dan Menengah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (20/12).

 

Acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka mendukung IKM, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Kepala Badan POM RI hadir mendampingi bersama Menteri Keuangan,  Menteri Perdagangan, Dirjen IKM Kementerian Perindustrian, dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Kehutanan.

 

Langkah nyata pemerintah dalam menciptakan dukungan terhadap IKM ditempuh dengan menyediakan paket-paket regulasi baru yang bertujuan untuk merelaksasi ketentuan tata niaga terkait impor bahan baku untuk keperluan IKM serta membuka kemudahan tata niaga impor barang IKM.

 

Obat, obat tradisional, kosmetika, dan pangan merupakan produk impor berisiko tinggi karena berhubungan langsung dengan kesehatan. Untuk itu, Badan POM memberikan pendampingan dan bimbingan teknis khusus bagi para pelaku usaha IKM, serta mengeluarkan kebijakan baru yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM (Perka) Nomor 29 tahun 2017 Tentang Pemasukan Bahan Baku Obat dan Perka Nomor 30 tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Produk Jadi. HM-Diyan

 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.