Berita Aktual

Mengawali 2018 dengan Koordinasi Tindak Lanjut Pencabutan Izin PBF di DKI Jakarta

12 Januari 2018 12:34 WIB Dilihat 626 Kali Balai Besar/Balai POM » Jakarta

Balai Besar POM di Jakarta melakukan koordinasi dengan Ditwas Distribusi PT & PKRT Badan POM dan melibatkan lintas sektor yaitu Dinkes Prov. DKI Jakarta dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi data terkait rekomendasi pencabutan izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) berdasarkan hasil pemeriksaan BBPOM di Jakarta, pada Selasa tanggal 9 Januari 2018 bertempat di kantor Balai Besar POM di Jakarta.Rapat dipimpin langsung oleh Dra. Dewi Prawitasari,Apt,M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Jakarta.

 

Berdasarkan data dari Ditwas Distribusi PT & PKRT Badan POM, Balai Besar POM di Jakarta yang paling banyak memberikan rekomendasi pencabutan izin PBF sejumlah 44 rekomendasi di tahun 2017. Adapun alasan pemberian rekomendasi pencabutan izin antara lain  pada alamat tidak ada aktivitas PBF, alamat sarana tidak ditemukan dan belum pernah melakukan aktivitas PBF atau lama tidak ada aktifitas. Kementrian Kesehatan meminta kelengkapan data terkait rekomendasi pencabutan izin PBF yang dilaporkan, dan berdasarkan hal tersebut Badan POM telah membuat surat edaran ke Balai POM untuk kelengkapan data yang harus di serahkan.

 

Untuk kelengkapan data terkait data perizinan PBF yang disampaikan saat pengajuan rekomendasi pencabutan izin akan berkoordinasi dengan Dinkes Prov. DKI Jakarta. Disampaikan juga oleh Dra. Wahyu Renggani,Apt selaku Kepala Seksi Farmasi Dinkes Prov. DKI Jakarta, diharapkan tahun ini dapat dilakukan pemeriksaan gabungan dengan BBPOM di Jakarta agar diperoleh data PBF aktif yang terkini.