Berita Aktual

Mari Berikan Kinerja Terbaik untuk Masyarakat

10 Februari 2018 16:44 WIB Dilihat 1150 Kali Hukmas

Jakarta – “Alhamdulillah, hari ini BPOM telah melalui tahapan pertama reformasi melalui restrukturisasi kepemimpinan dengan melantik enam orang pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BPOM pusat”, ungkapan rasa syukur disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPOM di aula Gedung C, Jumat (09/02).

 

“Pelantikan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Presiden memperhatikan secara khusus kelembagaan BPOM agar dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal di seluruh Indonesia”, lanjut Penny K. Lukito.

 

Pejabat pimpinan tinggi madya yang dilantik adalah Elin Herlina sebagai Sekretaris Utama, Reri Indriani sebagai Inspektur Utama, Nurma Hidayati sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Rr. Maya Gustina Andarini sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Suratmono sebagai Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, serta Hendri Siswadi sebagai Deputi Bidang Penindakan.

 

Dengan pelantikan ini, kini BPOM memiliki enam orang pejabat struktural eselon I, dimana ada dua jabatan yang sebelumnya tidak ada, yaitu Inspektur Utama dan Deputi Bidang Penindakan. Kedua pejabat ini akan memperkuat BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

 

“Setidaknya BPOM memiliki tiga fungsi, yang pertama adalah fungsi fasilitasi untuk membantu pengembangan dan pembinaan pelaku usaha di industri obat dan makanan di Indonesia. Kemudian fungsi pelayanan publik, registrasi dan perizinan untuk mendukung daya saing produk Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi perlindungan masyarakat, melalui penegakan hukum”, ujar Kepala BPOM.

 

“Aspek penegakan hukum ini yang sekarang diperkuat dengan adanya Deputi Bidang Penindakan, melalui fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kehadiran Deputi Bidang Penindakan diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan kejahatan obat dan makanan di Indonesia karena BPOM RI lebih bertaji dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara menyeluruh, hingga ke tahap pemberian sanksi tegas kepada pelaku”, papar Kepala BPOM lebih lanjut.

 

Sementara kehadiran Inspektorat Utama akan memperkuat fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Penguatan ini merupakan langkah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang bersih, berintegritas, transparan, dan akuntabel.

 

“Saya mengharapkan para pejabat yang baru saja dilantik untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya. Terus berinovasi, lebih proaktif dan terbuka. Jadilah pemimpin yang berani mengambil risiko untuk kebenaran dan kebaikan bangsa. Karena tugas dan amanah yang kita emban, adalah tugas mulia untuk perlindungan masyarakat dan bangsa”, ajak Kepala BPOM dalam menutup sambutannya.