Berita Aktual

Upaya Pemberantasan Produk Mie Basah Berformalin

14 Februari 2018 11:23 WIB Dilihat 490 Kali Balai Besar/Balai POM » Bandung

Dalam rangka pemerantasan produk pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilaran oleh Undang-Undang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dan Badan POM RI melakukan pemeriksaan terhadap sebuah pabrik  mie basah di daerah Kabupaten Cianjur, yang diduga telah melakukan produksi mie basah dengan menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang berupa Formalin.

 

Hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Petugas PPNS dari BBPOM  di Bandung bersama-sama dengan Petugas Korwas PPNS Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan sebuah pabrik mie basah yang berlokasi di daerah Kampung Cikaret, Kabupaten Cianjur. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas berhasil mengamankan dan menyita berupa 48 karung mie basah dengan rincian 8 Bungkus Plastik @5 Kg dan 2 Bungkus Plastik @1 Kg, tepung terigu, tepung tapioka, tawas, air rebusan, garam serta beberapa alat produksi seperti mesin cetak dan mesin aduk. Dilakukan uji cepat dengan menggunakan test kit Formalin terhadap air rebusan dan produk mie basah dengan disaksikan oleh pemilik pabrik dan beberapa saksi di lokasi kejadian. Hasil uji cepat tersebut menunjukkan air rebuhan dan produk mie basah positif mengandung Formalin.

 

Berdasarkan tindak pidana tersebut terhadap Tersangka disangkakan Pasal 136 jo. Pasal 75 ayat (1) dan pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang didalam pasal Pasal 136 jo. Pasal 75 ayat (1)  menyatakan setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

 

Kerjasama pemerintah dengan lintas sektor termasuk masyarakat sangat diperlukan dalam pemberantasan produk Obat dan Makanan illegal, Untuk itu apabila ditemukan produk Obat dan Makanan yang illegal, masyarakat dapat menginformasikan ke Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar POM di Bandung Jl. Pasteur No. 25 Bandung No. Telp. (022) 4266620.