Siaran Pers / Peringatan Publik

SIARAN PERS MOBIL PENYIDIKAN BADAN POM Pendukung Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

27 November 2017 13:00 WIB Dilihat 573 Kali Hukmas

SIARAN PERS

 

 MOBIL PENYIDIKAN BADAN POM

Pendukung Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

 

Jakarta – Disamping aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat, kondisi geografis dan demografis Indonesia serta kemajuan teknologi informasi dan globalisasi memberikan tantangan adanya peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat di seluruh lapisan masyarakat bahkan ke wilayah yang sulit terjangkau. Data Badan POM menunjukkan bahwa sampai dengan Oktober 2017, terdapat 212 kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, yang didominasi oleh pelanggaran terkait obat tradisional tanpa izin edar (TIE)/ilegal. Oleh karena itu, Badan POM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan pengawasan bahkan sampai wilayah terpencil di seluruh pelosok negeri dalam menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan yang beredar.

 

Peningkatan pengawasan obat dan makanan secara full spectrum dilakukan Badan POM melalui penguatan regulasi/standar, penguatan pengawasan pre-market, penguatan pengawasan post-market, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat.  

 

Salah satu upaya Badan POM dalam mengoptimalkan peran penegakan hukum adalah melalui perkuatan kelembagaan yaitu dengan telah dibentuknya Kedeputian Bidang Penindakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputi bidang Penindakan terdiri dari Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelejen dan Direktorat Penyidikan yang personilnya diisi oleh kombinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM RI dengan aparat penegak hukum lain seperti Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan BIN.

 

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan harapannya agar keberadaan Kedeputian Penindakan ini dapat mengoptimalkan koordinasi diantara aparat penegak hukum dalam kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) untuk mencegah, menangkal, dan memberantas tindak pidana obat dan makanan.

 

Hari ini, Senin (27/11) sebagai salah satu terobosan peran penegakan hukum di bidang obat dan makanan khususnya untuk wilayah yang sulit terjangkau atau membutuhkan penanganan yang segera, Badan POM RI meluncurkan Mobil Penyidikan. “Mobil penyidikan ini merupakan tempat khusus yang bersifat mobile dalam melakukan kegiatan dalam rangka proses pro-justitia tindak pidana bidang obat dan makanan”, jelas Penny K. Lukito. ”Diantaranya digunakan sebagai tempat untuk pengambilan berita acara pemeriksaan saksi dan/atau tersangka, penyelesaian beberapa administrasi penyidikan, hingga uji cepat beberapa barang yang diduga ilegal. Dalam menjaga integritas PPNS, mobil ini juga dilengkapi CCTV yang dapat merekam seluruh aktivitas PPNS dalam pemeriksaan saksi/ tersangka sehingga seluruh tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional”, lanjutnya.

 

Pada kesempatan ini Kepala Badan POM RI menyerahkan 10 (sepuluh) unit mobil penyidikan kepada Pusat Penyidikan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Pekanbaru, Makassar dan Balai POM di Serang. Hal ini mengingat bahwa balai tersebut di atas memiliki cakupan wilayah dengan tingkat pelanggaran yang terbanyak dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi.  Untuk selanjutnya diharapkan di setiap Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia akan memiliki mobil penyidikan untuk menunjang kelancaran proses penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan.

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.