Jakarta - BPOM menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika dengan menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah serta penguatan peran strategis dalam mendukung agenda prioritas nasional. Dalam arahan pembukaannya pada Rabu siang (15/4/2026), Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan Rakernas bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menghasilkan program yang implementatif dan terukur.
Kepada peserta Rakernas, termasuk kepala unit pelaksana teknis (UPT) yang hadir secara daring melalui Zoom Meeting, Taruna Ikrar menyampaikan satu pesan. “Output rakernas harus dilaksanakan dan akan dievaluasi di akhir tahun,” tegasnya.
Pembukaan Rakernas siang ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Qodari. Dalam sambutannya, Muhammad Qodari menegaskan pentingnya peran BPOM dalam kehidupan masyarakat. “Anda tidak bisa hidup di negara ini tanpa BPOM,” ujarnya.
Karena itu, Kepala Staf Kepresidenan berharap Rakernas akan membangun keselarasan kebijakan dan langkah strategis untuk memperkuat kontribusi BPOM. Tidak hanya sebagai lembaga pengawas, BPOM juga berperan sebagai penggerak daya saing nasional dan pelindung kesehatan masyarakat. Rakernas BPOM 2026 juga diarahkan untuk mendukung 4 program prioritas Presiden, yakni kemandirian nasional, pembangunan sumber daya manusia unggul, pemerataan kesejahteraan, serta penegakan hukum dan keadilan sosial, termasuk penguatan kemandirian sektor kesehatan pascapandemi.
Kepala BPOM mencatat beberapa hal yang menjadi masukan Kepala Staf Kepresidenan dan perlu ditindaklanjuti. Di antaranya, pelaksanaan program rutin BPOM yang menekankan keberpihakan terhadap masyarakat, perluasan jangkauan pengawasan BPOM di setiap kabupaten/kota, serta peran penting BPOM dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Pada sesi sebelumnya, Sekretaris Utama BPOM Jayadi memimpin pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BPOM Tahun 2027. Dalam paparannya, disampaikan sejumlah tantangan penyusunan Renja 2027, mulai dari kebutuhan sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, peningkatan kualitas perencanaan, hingga keterbatasan ruang fiskal.
Selain itu, BPOM juga dinilai masih perlu memperkuat penerjemahan dokumen perencanaan nasional ke dalam dokumen internal agar lebih linier dari pusat hingga daerah. “Transformasi perencanaan dan integrasi penganggaran menjadi kunci, di tengah kebutuhan ideal anggaran BPOM yang mencapai Rp4,2 triliun,” ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali memaparkan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional berpijak pada 5 arah utama, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Sustainable Development Goals (SDGs), serta Asta Cita Presiden.
Menurutnya, BPOM memiliki peran krusial dalam mendukung hilirisasi produk nasional. “Tidak ada hilirisasi tanpa BPOM,” ujarnya, menegaskan pentingnya peran BPOM sejak tahap riset hingga pengawasan produk akhir, termasuk dalam menjamin aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk obat dan makanan.
Selain itu, digitalisasi melalui kebijakan Satu Data juga menjadi perhatian. Sistem data terintegrasi di BPOM didorong untuk terus diperkuat guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Dari sisi penganggaran, kebijakan anggaran tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut dipaparkan oleh Analis Anggaran Ahli Muda Kementerian Keuangan Syahrul, yang mewakili Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga menekankan agar setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. “Pastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya tegas.
Rakernas Tahun 2026 berlangsung selama 2 hari, yaitu pada 15–16 April 2026. Setelah sesi pembukaan, agenda rakernas berlanjut dengan rangkaian sesi paparan dan diskusi tentang Perencanaan Tahun 2027 dari setiap Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPOM untuk memperoleh sinkronisasi antara program kerja yang akan dilaksanakan BPOM dengan arah kebijakan dari pemerintah. (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
