Jakarta - BPOM menerima audiensi Indonesia-Thai Chamber of Commerce (INTCC) di Ruang Tamu Kepala BPOM, Selasa (28/4/2026). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam mendukung penguatan sektor obat dan makanan, serta peningkatan investasi dan ekspor antara Indonesia dan Tailan. Pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan lanjutan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, antara lain business matching di Bangkok, rencana kuliah umum terkait food and drug business di Chulangkorn University, serta peluang kerja sama lainnya antara BPOM dan INTCC.
Audiensi dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Indonesia-Thai Chamber of Commerce Donny Yogantoro, Chief Executive Officer Benya Medical Innovations Company Limited Marisa Rosam, serta perwakilan Benya untuk wilayah Indonesia John Parmenas dan Danang Setyojati. Dari BPOM, Kepala BPOM Taruna Ikrar didampingi oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat Wachyudi Muchsin serta Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Lynda Kurnia Wardhani.
Taruna Ikrar menyampaikan bahwa sektor obat dan makanan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia. “Obat dan makanan adalah bisnis yang sangat besar, sekitar 30% sampai 35% kontribusinya terhadap ekonomi,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban memiliki izin edar sebagai bentuk jaminan terhadap aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk. “Untuk memasukkan produk ke Indonesia, harus memiliki izin edar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Taruna juga menekankan pentingnya keberadaan mitra lokal bagi pelaku usaha asing sebagai bagian dari pemenuhan aspek legalitas dalam proses peredaran produk di Indonesia. “Perusahaan asing juga harus memiliki partner atau entitas legal di Indonesia,” tambahnya.
BPOM terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha melalui fasilitasi ekspor. Sepanjang tahun 2025, BPOM telah menerbitkan 52.453 Surat Keterangan Ekspor (SKE) untuk produk obat dan makanan ke 185 negara, yang didominasi oleh lebih dari 49 ribu SKE untuk pangan olahan. BPOM juga menyediakan layanan Export Consultation Desk (ECD) sebagai sarana konsultasi bagi pelaku usaha terkait pemenuhan persyaratan regulasi ekspor, termasuk standar keamanan, mutu, serta proses registrasi produk di negara tujuan.
BPOM terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan sebagai sektor strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh sistem regulasi berstandar global. Salah satunya melalui capaian status sebagai WHO-Listed Authority (WLA).
Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan dialog regulatori yang selaras dengan praktik terbaik internasional, dengan tetap memperhatikan kesesuaian terhadap kerangka regulasi nasional. Dalam hal ini, masukan dari pemangku kepentingan industri menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem regulasi yang berbasis ilmu pengetahuan.
Selain itu, BPOM turut mendukung peningkatan ekspor melalui pengawasan produk agar memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu, serta melalui fasilitasi sertifikasi ekspor dan kerja sama regulatori dengan mitra strategis di berbagai negara. Penguatan ekosistem inovasi dilakukan melalui kolaborasi Academia-Business-Government (ABG) untuk mendukung kemandirian dan hilirisasi hasil riset nasional di bidang obat dan makanan.
Sekretaris Jenderal Indonesia-Thai Chamber of Commerce Donny Yogantoro menyampaikan bahwa pihaknya melihat peluang untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Tailan. “Kami mencari berbagai kemungkinan untuk mendukung bisnis sekaligus mendukung pemerintah dalam meningkatkan transaksi dan investasi,” ujar Donny Yogantoro.
Audiensi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Tailan, khususnya di sektor obat dan makanan. Selain itu, kedua negara berharap dapat saling memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha dalam mengakses pasar internasional. (HM-Laras/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
