Bandung - BPOM menegaskan komitmennya dalam mengawal keamanan pangan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Aula Gedung Sate, Bandung pada Rabu (17/12/2025).
Rapat koordinasi (rakor) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang mengamanatkan bahwa seluruh pihak yang terlibat wajib menjamin keamanan dan mutu pangan di setiap rantai pasok MBG. Dalam forum tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli hasan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG dapat diterima secara optimal oleh kelompok sasaran. “Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui pelibatan pelaku usaha lokal. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendukung pernyataan ini dengan menyebut bahwa program MBG harus dapat menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.
“Pemerintah Daerah Jawa Barat siap mendukung pelaksanaan program MBG, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan keamanan pangan,” tutur Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana Menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pangan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat. Dalam hal ini, BPOM ikut berperan dalam melakukan pengembangan kapasitas pelaksana MBG di SPPG.
Melalui perannya, BPOM menjalankan sejumlah fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Peran strategis BPOM antara lain memberikan penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), apabila terjadi dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.
Hingga 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 Provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 92% sampel memenuhi syarat, sementara 8% lainnya tidak memenuhi syarat, dengan temuan kontaminasi mikrobiologi seperti Escherichia coli dan Bacillus cereus sebagai kasus tertinggi. Temuan tersebut menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.
Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sejak 2024, BPOM bekerja sama dengan Universitas P[1] ertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai Kepala SPPG. pada 2025, kolaborasi ini telah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia dan memperkuat kompetensi penjamah pangan di ribuan SPPG.
Ke depannya pada tahun 2026, BPOM menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas dan pelaksanan SPPG, surveilans pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, bermutu, dan berkelanjutan.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan Program MBG, khususnya pada aspek keamanan dan mutu pangan. “Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar. (HM-Zalfa/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
