Jakarta — Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan Sunarko pada Selasa (24/2/2026). Pertemuan dilakukan dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan, ekspansi pasar produk farmasi, serta bantuan kemanusiaan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh nuansa sejarah yang menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Sudan bukan sekadar hubungan diplomatik modern, tetapi telah berakar panjang. Kedekatan kedua negara telah terlihat bahkan sejak Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, saat Sudan belum sepenuhnya merdeka.
Pembahasan utama kunjungan berfokus pada peluang kerja sama dalam sektor kesehatan dan industri farmasi. Pada Juli 2025, BPOM dan otoritas regulator Sudan, National Medicines and Poisons Board (NMPB), telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang isinya mencakup kerja sama dalam hal pertukaran informasi regulatori, dukungan peningkatan kapasitas, serta fasilitasi penerapan regulatory reliance untuk memperluas akses pasar produk farmasi Indonesia ke Sudan.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar RI menyampaikan perkembangan situasi terkini di Sudan yang tengah memasuki fase pemulihan pascakonflik. Saat ini, Pemerintah Sudan tengah berupaya melakukan rehabilitasi infrastruktur, termasuk fasilitas kesehatan dan sistem distribusi obat, sehingga membutuhkan dukungan penguatan sistem regulatori dan kapasitas teknis. Pada tahap ini, Sudan memerlukan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas.
Kepala BPOM menyampaikan bahwa Duta Besar Sudan untuk Indonesia saat berkunjung ke BPOM telah menyatakan kepercayaan terhadap sistem pengawasan BPOM. “Saat kunjungan Dubes Sudan, salah satu poin yang kita bahas adalah reliance. Sudan akan memberikan rekognisi produk dari Indonesia sehingga dapat langsung digunakan oleh masyarakat,” ujar Taruna.
Makna dari rekognisi yang dimaksud oleh Kepala BPOM adalah bahwa produk yang telah memperoleh izin edar di Indonesia berpotensi tidak perlu melalui pemeriksaan berulang di Sudan. Hal ini membuka peluang ekspor besar bagi industri obat dan makanan Indonesia di Afrika, mengingat posisi strategis Sudan yang merupakan hub distribusi produk di kawasan Afrika Tengah.
Kerja sama Indonesia–Sudan diharapkan berdampak positif terhadap aspek ekonomi. “BPOM ingin membawa bendera negara ini harum di negara lain. Kita memberikan dukungan karena pilar BPOM adalah industri. Kami punya jutaan industri obat dan makanan. Tentu kami ingin mendukung misi dagang mereka,” ujar Taruna. Ia juga menegaskan komitmen BPOM untuk menjadi mitra strategis bagi Sudan dalam peningkatan kapasitas regulatori, sekaligus mendukung ekspor obat dan makanan ke Sudan sebagai aspek pemasukan ekonomi bagi Indonesia.
Sunarko menyampaikan bahwa Sudan siap menerima dukungan yang diberikan Indonesia, termasuk dukungan teknis dan penguatan kapasitas dari BPOM, dalam rangka mempercepat rehabilitasi sektor kesehatan yang terdampak konflik. “Sudan terbuka untuk bekerja sama dengan Indonesia, terutama dalam penguatan kapasitas bagi Sudan,” ujar Sunarko.
Dalam pertemuan ini, kedua pihak juga membahas tentang rencana pembangunan rumah sakit di Sudan. Sunarko menyampaikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berkomitmen untuk mendirikan fasilitas kesehatan berupa community health center sebagai bukti kerja sama Indonesia-Sudan. Taruna Ikrar menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan kesiapan BPOM untuk berkolaborasi serta mendukung kebutuhan rumah sakit, termasuk penyediaan obat. (HM – Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
