Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar kembali menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan, Selasa (14/4/2026). Pertemuan dihadiri oleh pimpinan dari instansi yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji; serta Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Sutopo Patria Jati. Hadir pula perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan serta pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dari masing-masing instansi.
Rakor KKSK ke-9 hari ini membahas permasalahan kesehatan yang mencakup beberapa isu baru, sekaligus menindaklanjuti isu yang telah dibahas dalam Rakor KKSK sebelumnya. Pada kesempatan ini, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengangkat salah satu isu utama mengenai kebijakan penerapan Nutri-Level.
Taruna Ikrar menyoroti pentingnya implementasi Nutri-Level sebagai upaya membatasi asupan gula, garam, dan lemak (GGL) sebagai penyebab utama kejadian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Ia menyebut bahwa angka kejadian PTM di Indonesia terbilang tinggi dengan angka kematian akibat PTM sebesar 73%, sementara rata-rata di dunia angka kematiannya di bawah itu, yaitu 70%.
Fakta tersebut mendorong Kepala BPOM menandatangani Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan pada Senin (6/4/2026). Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Rakor KKSK hari ini, BPOM bersama Kementerian Kesehatan melakukan launching penerapan Nutri-Level pada pangan olahan siap saji.
Tahapan peluncuran ini, menurut Taruna, merupakan bagian awal yang bertujuan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Nutri-Level akan berperan sebagai panduan bagi masyarakat dalam memilih pangan yang lebih sehat dengan mempertimbangkan pilihan pangan yang memiliki kandungan GGL sesuai kebutuhannya.
“Tahapan implementasi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita belum sampai tahapan mandatory [untuk menerapkan pelabelan Nutri-Level]. Tahapan awalnya edukasi dulu. Fase berikutnya, yaitu memberikan pilihan kepada masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan memilih makanan yang lebih sehat. Bagaimana caranya? Yaitu melalui pencantuman Nutri-Level ini,” jelas Kepala BPOM mengenai launching yang dilakukan hari ini.
Selain membahas mengenai Nutri-Level, Taruna Ikrar mengangkat isu ketersediaan obat dalam kaitannya dengan kondisi geopolitik dunia yang tengah tidak stabil. Dampak kondisi tersebut terhadap industri farmasi nasional antara lain terganggunya supply chain serta kenaikan harga bahan baku kemasan yang potensial berimbas pada kenaikan harga obat. Menurutnya, BPOM akan mengakomodir hal ini melalui peraturan mengenai kemasan obat, yang diharapkan dapat mengontrol kenaikan harga tersebut.
Taruna juga menyoroti penyalahgunaan obat-obat tertentu (OOT), seperti triheksifenidil dan tramadol. Ia menyebut bahwa dari hasil pengawasan BPOM, terlihat lonjakan penyalahgunaan yang 80% terjadi di kalangan generasi muda. “Hal ini menjadi atensi besar bagi BPOM. Kami bersama lintas sektor terkait akan berupaya mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan ini, salah satunya melalui Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat,” jelas Taruna lagi.
Lebih lanjut, Kepala BPOM kembali membahas mengenai pemanfaatan obat bahan alam dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Isu ini menjadi topik yang juga dibahas dalam Rakor KKSK sebelumnya, tetapi masih belum tuntas. “Potensi kita besar sekali dalam penggunaan obat bahan alam. Kami perlu support dalam hal ini,” ujarnya. Selain itu, Taruna juga mendorong penguatan regulasi mengenai penggunaan advanced therapy medicinal product (ATMP) di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah pemanfaatannya yang tidak sesuai.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin saat membuka diskusinya menekankan pentingnya sinkronisasi program kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menyebut ketidaksinkronan ini berpotensi menyebabkan perencanaan program-program kesehatan nasional tidak berjalan secara efektif. Termasuk untuk memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas dari layanan kesehatan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas.
“Kita inginnya bidang kesehatan ini jangan mengobati orang sakit, tetapi menjaga orang tetap sehat. Kita urusnya [mulai dari] puskesmas ini,” tutur Budi.
Menyambung diskusi, Mendukbangga Wihaji mengangkat salah satu isu kesehatan yang cukup penting dan berkaitan dengan peran pengawasan BPOM, yaitu penyalahgunaan obat. Ia menyoroti bahaya yang mengancam kesehatan generasi penerus bangsa, mengingat penyalahgunaan banyak ditemukan menyasar anak usia sekolah.
“Mungkin awalnya dari resep, tetapi setelahnya resep tersebut disalahgunakan. Ini masalah sederhana, tapi masalah besar. Dan saya berharap BPOM serta instansi terkait bisa bersama-sama menangani permasalahan ini,” papar Wihaji.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati membahas mengenai fokus mereka dalam mengukur dan menganalisis ketahanan mereka dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan JKN di Indonesia. Mereka juga memperkenalkan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS yang baru terpilih untuk periode 2026–2031.
Rakor KKSK ini diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antarinstansi yang terlibat dalam mengawal keberlangsungan program kesehatan yang tengah diusung pemerintah. Pertemuan ini juga diharapkan mampu menghasilkan solusi serta langkah tindak lanjut yang membawa manfaat seluas-luasnya dalam perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
