Jakarta – BPOM kembali menorehkan capaian positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dari hasil evaluasi penerapan RB di tahun 2025, BPOM berhasil meraih nilai RB sebesar 97,74, meningkat 1,47 poin dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada pada nilai 96,27.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM terus menunjukkan perkembangan yang konsisten. Capaian ini tidak hanya mencerminkan penguatan tata kelola internal, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya kontribusi BPOM dalam menghadirkan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.
Raihan nilai RB BPOM 2025 merupakan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai evaluator nasional. Penilaian dilakukan pada aspek kebijakan dan strategi BPOM dalam pelaksanaan RB, serta aspek capaian pelaksanaan kebijakan dan strategi RB tersebut, baik pada RB General maupun RB Tematik. RB General merupakan penilaian terhadap tata kelola dan digitalisasi birokrasi serta budaya birokrasi BPOM. Sedangkan, RB Tematik merupakan penilaian terhadap kontribusi BPOM dalam mendorong percepatan penyelesaian isu prioritas dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Nilai RB BPOM untuk RB General sebesar 89,95 poin dan RB Tematik sebesar 7,79 poin.
Pada aspek RB General, peningkatan capaian ditunjukkan melalui perbaikan pada berbagai aspek tata kelola organisasi BPOM, antara lain pengendalian intern, pembangunan zona integritas, dan perbaikan kualitas kebijakan dalam pengawasan obat dan makanan, serta kontribusi BPOM dalam capaian agenda prioritas nasional. Sementara itu, pada aspek RB Tematik, kontribusi BPOM tercermin melalui berbagai program yang mendukung agenda pembangunan nasional, antara lain upaya pengentasan kemiskinan, percepatan investasi melalui akselerasi perizinan obat dan makanan, hingga penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam proses penilaian implementasi RB, KemenPANRB sebagai evaluator nasional memperhatikan berbagai aspek strategi tata kelola organisasi sampai dengan hasilnya dalam wujud, antara lain kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pendekatan penilaian tersebut tidak semata menitikberatkan pada pemenuhan administrasi dan dokumen pendukung, tetapi lebih menekankan pada hasil nyata serta manfaat yang dirasakan publik. Hal ini sejalan dengan arah RB nasional yang mendorong transformasi birokrasi menjadi lebih lincah, efektif, kolaboratif, dan berdampak.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut bahwa peningkatan nilai RB di tahun 2025 merupakan hasil dari proses implementasi RB yang dijalankan secara berkelanjutan di seluruh unit kerja BPOM, termasuk unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. "Peningkatan nilai reformasi birokrasi bukan sekadar pencapaian angka, melainkan cerminan upaya berkelanjutan BPOM dalam melakukan transformasi organisasi. Reformasi yang dilakukan harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola, maupun kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional," ujar Kepala BPOM.
Hasil penilaian implementasi RB BPOM tahun 2025 menjadi bukti, sekaligus pengingat, bahwa RB merupakan proses yang terus berjalan. Melalui semangat perbaikan berkelanjutan, BPOM berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berkualitas, adaptif, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. (HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
