Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir dalam rapat Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), bersama sejumlah kementerian/lembaga yang digelar di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, serta dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan keluarga Wihaji, Kepala Staf Kepresidenan M. Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.
“Setibanya di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga. Hal ini menunjukkan keseriusan bapak presiden dalam penyelenggaran MBG,” ucap Menko Pangan Zulkifli Hasan mengawali penjelasannya di depan media.
Zulkifli Hasan menegaskan keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden KLB ini bukan sekedar angka melainkan menyangkut keselamatan generasi. Untuk itu, berdasarkan hasil musyawarah dengan K/L/D terkait, telah dilakukan kesepakatan untuk melakukan percepatan dan perbaikan tata kelola di Badan Gizi Nasional.
Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah akan mengevaluasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. SPPG tersebut akan ditutup sementara selama masa evaluasi dan investigasi dilakukan.
“Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Untuk ini, SPPG sudah diwajibkan untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan dan proses sanitasi, khususnya kualitas air dan alur limbah,” jelasnya.
Selain itu, Zulkifli mengatakan bahwa pemerintah akan mewajibkan pengurusan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) untuk seluruh SPPG. Zulkifli Hasan juga memberikan mandat kepada Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut memantau SPPG secara rutin.
Zulhas berharap kepada K/L/D, dan pemangku kepentingan program MBG untuk ikut dan aktif dalam proses perbaikan ini. “Semua langkah telah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak indonesia,” pungkas Zulkifli Hasan sebagaimana dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia.
Di sela-sela ratas tersebut, Kepala BPOM mengungkapkan pandangannya bahwa Presiden RI membutuhkan solusi yang konkret atas pencegahan keracunan MBG. BPOM berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program ini agar ke depannya dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat untuk rakyat secara nyata.
“Saya menginstruksikan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM (Deputi 3) untuk fokus melakukan penanganan kejadian luar biasa ini. BPOM akan melakukan upaya preventif, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten untuk mampu mewujudkan keamanan pangan,” ucap Taruna Ikrar.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bagi penjamah pangan di SPPG, BPOM juga berperan dalam peningkatan kompetensi penanggung jawab SPPG dan melakukan penyusunan Modul Standar Gizi dan Keamanan Pangan Siap Saji yang diperuntukkan sebagai kurikulum nasional bagi pelatihan SPPG. Penyusunan modul ini juga melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Center of Excellence Institut Pertanian Bogor/CoE IPB, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Asosiasi Dietisien Indonesia, United Nations Children's Fund, Suku Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.
Kepala BPOM menegaskan bahwa BPOM senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemenko Pangan dan BGN untuk penanganan MBG yang aman, bermutu, dan bergizi. BPOM juga melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan MBG kepada BGN.
“BPOM siap mendukung dalam hal pengujian sampel pangan, kitchen inspection, dan penyelidikan epidemiologi. Pengawalan keamanan pangan program MBG perlu dilakukan secara efektif agar dapat meyakinkan keamanan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.” tukas Taruna Ikrar. (HM-Rizky)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
