Berita Aktual

OPERASI PANGEA IX, Berantas Peredaran Online Sediaan Farmasi Ilegal

24 Juni 2016 09:45 WIB Dilihat 2850 Kali Hukmas

Semakin marak dan canggihnya modus kejahatan terhadap praktek penjualan produk ilegal termasuk palsu, khususnya yang diperdagangkan secara online menjadi latar belakang digelarnya Operasi Pangea IX oleh Badan POM dan lintas sektor terkait. Demikian disampaikan Plt. Kepala Badan POM, T. Bahdar Johan pada Konferensi Pers Operasi Pangea IX tahun 2016, Rabu (22/6/16) di Aula Gedung C Badan POM.

 

Operasi Pangea merupakan sandi operasi Interpol dengan target penjualan online yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dengan International Criminal Police Organization (ICPO) – Interpol selaku inisiator dan global coordinator. Tahun ini, Badan POM bersama dengan NCB-Interpol Indonesia, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar operasi Pangea IX sejak 30 Mei – 7 Juni di 32 provinsi di Indonesia dan 7 wilayah kepabeanan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Target prioritas khusus Operasi Pangea IX kali ini ialah produk peningkat stamina (performance-enhancing drugs) dan produk pelangsing (slimming agents).

 

Dalam Operasi ini, dari 64 sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi yang diperiksa Badan POM berhasil menemukan 1.312 item sediaan farmasi ilegal termasuk palsu dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 56 milyar rupiah. Selain itu, operasi ini juga menahan/menegah 5.917 paket barang hasil inspeksi dari total 6.414 paket kiriman yang diperiksa pada periode Januari - 7 Juni 2016 oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Petugas juga berhasil menemukan 352 item (5.915 pieces) produk peningkat stamina ilegal dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 10 milyar rupiah dan 24 item (51.751 pieces) produk pelangsing ilegal dengan nilai keekonomian lebih dari 2,1 milyar rupiah. Ditambah dengan 148 item obat senilai lebih dari 35 milyar rupiah, 118 item obat tradisional senilai lebih dari 1,4 milyar rupiah, 533 item kosmetika senilai lebih dari 5,1 milyar rupiah, 40 item suplemen kesehatan senilai lebih dari 1,3 milyar rupiah, dan 19 item  bahan baku sediaan farmasi senilai lebih dari 3,9 juta rupiah.

 

Bahdar menjelaskan bahwa produk peningkat stamina dan pelangsing ilegal ini menyalahgunakan penggunaan Anabolik Steroid yang tidak memiliki izin edar seperti Dianabol, Turinabol, dan Keifei yang memiliki efek samping diantaranya serangan jantung, stroke, risiko penggumpalan darah, kanker hati, gagal hati hingga kematian.

 

Sebanyak 214 situs website teridentifikasi mempromosikan dan menjual sediaan farmasi ilegal telah dilaporkan kepada Kemenkominfo untuk selanjutnya dapat dilakukan pemblokiran. Tindak lanjut terhadap barang bukti yang ditemukan berupa penyitaan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Sementara terhadap pelaku yang terlibat akan ditindaklanjuti secara pro-justitia apabila terpenuhi 2 alat bukti yang sah.

 

Badan POM berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pengawasan guna menekan tingginya angka temuan sediaan farmasi ilegal yang diedarkan secara online di Indonesia, salah satunya dengan peningkatan kerja sama yang baik dengan lintas sektor terkait. Oleh karena itu, pada hari ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama tentang koordinasi dan tukar-menukar informasi dalam rangka efektivitas pengawasan barang kiriman berupa Obat dan Makanan antara Badan POM dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO).

 

Masyarakat dihimbau untuk menghindari pembelian Obat dan Makanan secara online, menjadi konsumen yang teliti dan tidak mudah tergiur dengan promosi berlebihan dari produk-produk yang dijual secara online. Sebelum membeli Obat dan Makanan, “Cek KIK” yaitu cek Kemasan, cek Izin edar, dan cek masa Kedaluwarsa. Jika masyarakat mengetahui informasi adanya Obat dan Makanan yang diduga melanggar peraturan atau menemukan hal-hal mencurigakan terkait Obat dan Makanan dapat menghubungi Contact Center HALOBPOM di nomor telepon 1500533. HM-Diyan

 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat