Berita Aktual

Vaksin Palsu, Masyarakat Tidak Perlu Panik.

27 Juni 2016 10:17 WIB Dilihat 4331 Kali Hukmas

Jumat, 24 Juni 2016, dilaksanakan Konferensi Pers untuk menjelaskan temuan vaksin palsu di daerah Tangerang Selatan.

Konferensi Pers ini dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek di dampingi Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Linda Sitanggang, Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT Badan POM, Togi Junice Hutadjulu, serta Ketua IDAI, Aman Pulungan.

Dalam penjelasannya Menteri Kesehatan mengatakan agar publik tak panik. Dihimbau kepada semua pelaksana pelayanan imunisasi baik di lingkup pemerintah maupun swasta untuk memeriksa kembali sumber pembelian vaksin yang diduga palsu dan seluruh dinas kesehatan di provinsi maupun kabupaten terus berkoordinasi dengan Badan POM utk mengawal kasus ini.

Bila ada kejadian ikutan pasca imunisasi pada anak yang sudah diimunisasi, segera laporkan ke dinas kesehatan setempat untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Menteri Kesehatan mengecam keras praktik pemalsuan vaksin dan peredaran vaksin palsu di tengah masyarakat dan tegaskan tidak akan ada toleransi bagi pihak-pihak manapun yang terlibat dalam praktik pelanggaran hukum.

Dalam kesempatan itu, Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT BPOM menjelaskan bahwa BPOM pernah menerima laporan mengenai dugaan pemalsuan vaksin pada 2013. Laporan itu, kata Togi, berasal dari pihak produsen resmi yang vaksinnya dipalsukan. Laporan yang sama juga disampaikan ke Bareskrim Mabes Polri.

Dari hasil penelusuran BPOM, ada lima orang yang berperan sebagai pemalsu vaksin sekaligus penyalurnya. Menurut Togi, kepolisian sudah menangkap kelima pelaku tersebut pada 2013. Satu orang pelaku sudah divonis, sedangkan empat lainnya masih dalam proses hukum.

Secara kasat mata, vaksin palsu tidak dapat dibedakan dengan vaksin asli. Diperlukan pembuktian di laboratorium. Yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah mendapatkan vaksin palsu adalah dengan menanyakan pada pelayanan kesehatan asal dari vaksin tersebut.

Bila vaksin dibeli dari sumber resmi, maka vaksin tersebut asli, sebaliknya bila dibeli dari sumber yang tidak resmi, kemungkinan vaksin yg diberikan adalah palsu.

Masyarakat dihimbau untuk tidak resah terkait kasus ini. Tanyakan kepada dokter mengenai semua obat yang diberikan. Efek samping yang mungkin timbul dan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi efek samping ataupun reaksi yg tidak diinginkan setelah mengonsumsi atau menggunakan obat tersebut.

Kembali ditegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan peredaran vaksin palsu tersebut. Untuk pengaduan dan keterangan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Contact Center HaloBPOM 1500533. HM-Shandy

 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat