Berita Aktual

Temuan Pangan Jajanan Anak Sekolah Berbahaya di Jakarta Terus Menurun

28 April 2017 16:12 WIB Dilihat 2050 Kali Hukmas

JAKARTA - Sinergi Badan POM bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus ditingkatkan untuk mewujudkan Obat dan Makanan Aman. Hal ini dibuktikan dengan kembali diserahkannya Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah sekaligus Pencanangan Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GN-POPA) di Balai Kota Jakarta (28/04).

 

Hasil pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) terus menunjukkan trend positif. Data temuan pangan berbahaya terus menurun dari tahun 2014 (12%), 2015 (8,1%), dan 2016 (4,3%). Hasil intervensi di SD Kota Bambu 03 dan SMPN 176 menunjukkan perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan bimbingan teknis.

 

Pemberian piagam tersebut bertujuan untuk memotivasi sekolah dalam menerapkan pangan jajanan yang aman, karena sekolah adalah tempat pembentukan generasi penerus bangsa yang berkualitas. "Dengan asupan makanan yang aman dan bergizi diharapkan dapat membentuk generasi yang produktif dan kompetitif", tegas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

 

Piagam diserahkan secara simbolis oleh Kepala Badan POM dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama kepada sekolah yang telah menerapkan standar keamanan pangan di kantin sekolah. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, Dewi Prawitasari, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Pelaku Usaha, Asosiasi Profesi, dan perwakilan  sekolah se-DKI Jakarta.

 

Tahun ini tercatat 13 sekolah berhasil meraih piagam penghargaan tersebut, yaitu SDN Tanjung Duren Selatan 01, SDN Kota Bambu 03, SDN Petojo Selatan 01, SDN Pondok Labu 07, SDN Rawa Badak Utara 01, MIN 14 Al-Azhar Asy-Syarif, MI Pembangunan UIN, SMPN 73, SMPN 77, SMPN 209, SMPN 176, SMAN 42, SMAN 34. Jumlah penerima piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah di Jakarta tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dibanding tahun 2015 (3 sekolah), dan tahun 2016 (8 sekolah).

 

Dalam laporannya, Dewi Prawitasari menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya memperluas cakupan pembinaan. Jika tahun sebelumnya pembinaan hanya untuk SD, maka tahun ini menjangkau hingga SMP dan SMA. Hal ini didukung oleh Dinas Pendidikan Jakarta dengan program electronic learning, sehingga setiap sekolah memiliki 1 fasilitator keamanan pangan. Saat ini terdapat 1.143 fasilitator keamanan pangan sekolah yg sudah lulus verifikasi. "Kami berharap dukungan semua lintas sektor untuk mewujudkan Obat dan Makanan aman", tukasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pencanangan GNPOPA melalui penandatanganan komitmen dan penyematan pin GNPOPA sebagai bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

 

GNPOPA bertujuan meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan bersama terhadap keamanan Obat dan Makanan aman. Peran pemerintah, pelaku usaha, masyarakat termasuk Organisasi Profesi sangat besar untuk bersinergi meningkatkan kepedulian terhadap Obat dan Makanan yang dikonsumsi.

 

Penandatanganan komitmen GNPOPA dilakukan oleh perwakilan pemerintah DKI Jakarta (BBPOM di Jakarta, Polda Metro Jaya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), pelaku usaha DKI Jakarta (Gabungan Pengusaha Farmasi, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Perusahaan Kosmetik Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PD Pasar Jaya), dan komunitas masyarakat DKI Jakarta (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia,  Persatuan Perawat Nasional, Tim Penggerak PKK DKI Jakarta)

 

Gubernur DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan BBPOM di Jakarta dengan Pemprov DKI  Jakarta. Pihaknya ingin semua pasar dan UMKM dipasang stiker keamanan pangan. Ke depan akan diluncurkan aplikasi smart city untuk memudahkan masyarakat mengakses penjual makanan yang telah terdaftar.

"Kita ingin perang total, jika melanggar 2 kali kita usir, jangan berjualan di area tersebut. Pemerintah harus berani menindak tegas pedagang yang menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Selain itu, kita harus mengetuk hati masyarakat untuk tidak mengonsumsi pangan yang mengandung bahan berbahaya,” tegasnya. HM-Fathan

 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat