Berita Aktual

Langkah Optimis BPOM Mewujudkan Reformasi Birokrasi

12 April 2018 18:26 WIB Dilihat 1179 Kali Humas & DSP

Jakarta – Kamis (12/4) BPOM bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman menyelenggarakan acara Pra Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPOM Tahun 2018. Acara ini dibuka oleh Inspektur Utama Reri Indriani yang menyampaikan BPOM telah menandatangani MoU dengan Ombudsman untuk mengawal penyiapan penilaian mandiri reformasi birokrasi.

 

Dalam sambutan sekaligus pemaparannya, Inspektur Utama menyatakan bahwa dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi (RB), BPOM telah melakukan berbagai langkah diantaranya menetapkan Tim RB yang terdiri dari Tim Pengarah diketuai Kepala BPOM, Tim Pelaksana diketuai Sestama, serta Tim Asesor dan Monitoring Evaluasi diketuai Irtama. “Tim RB dibekali dengan road map RB yang fokus pada pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan profesionalisme dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar mampu mendukung Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo”, ujar Reri Indriani.

 

Terdapat delapan area perubahan RB di BPOM, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, dan regulasi BPOM, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM BPOM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM. 

 

Dalam aspek penataan, tiga inisiatif BPOM untuk reformasi birokrasi. BPOM melakukan penataan perundang-undangan diantaranya pembuatan regulasi penjualan/distribusi obat secara online dan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, revisi PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, sinergi kebijakan dan regulasi pengawasan obat dan makanan dalam dokumen perencanaan dalam sistem Karina (Kerangka Regulasi Nasional). Penataan Tata laksana diantara peninjauan ulang bisnis proses Badan POM sebagai tindak lanjut rekomendasi Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 dan pembangunan Badan POM Command Center. Penataan Sistem Manajemen SDM diantaranya  penerapan sistem e-SKP dievaluasi secara periodik.

 

Dalam aspek penguatan, tiga inisiatif BPOM untuk reformasi birokrasi. Penguatan kelembagaan dan regulasi melalui pembentukan Deputi 4 yang mewujudkan sinergi lintas kelembagaan, pembentukan Inspektorat Utama sebagai penguatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pembentukan 40 UPT BPOM di Kabupaten/Kota, penyelesaian RUU pengawasan. Penguatan akuntabilitas melalui peningkatan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM yang dijabarkan melalui tujuan, arah kebijakan dan sasaran strategis. Penguatan pengawasan melalui digitalisasi aplikasi pelaporan, pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terdapat 4 unit kerja yang memperoleh predikat WBK.

 

Salah satu pesan utama yang disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik – Kementerian PANRB Diah Natalisa adalah pentingnya semua kantor BPOM di daerah juga dapat menyamakan standarnya dengan pusat. “Kebijakan pelayanan publik, kami melihat belum optimal khususnya terkait profesionalisme SDM belum memiliki instrumen reward and punishment. Kantor BPOM di daerah juga harus terus berinovasi dalam pelayanan publik”, ujar Diah Natalisa.

 

Inspektur Utama berharap penilaian reformasi birokrasi ini dapat mendukung penguatan BPOM. (HM-Khairul)

 

Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan