Berita Aktual

Kosmetik Ilegal Senilai 15 M di Tambora, Temuan Terbesar BPOM di Tahun 2018

15 Mei 2018 13:56 WIB Dilihat 1073 Kali Humas & DSP

Kosmetik Ilegal Senilai 15 M di Tambora, Temuan Terbesar BPOM di Tahun 2018

 

Jakarta - Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM RI dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes POLRI menggerebek sebuah bangunan di Jl. Pengukiran Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat (11/5).  Bangunan tertutup 3 lantai tersebut disinyalir menjadi tempat produksi kosmetik ilegal termasuk palsu dan diduga kuat mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik, yaitu merkuri dan/atau hidrokinon.

 

Dari TKP, petugas menemukan 21 item (39.389 pieces) produk jadi kosmetik ilegal. Beberapa di antaranya merupakan produk yang banyak ditemukan di pasaran, antara lain Cream Natural 99, Cream Temulawak, Kelly Pearl Cream, Dokter White, SP Whitening and Anti Acne, question Quine Pearl Cream, Citra Day Cream, Citra Night Cream, serta La Widya Temulawak.

 

Petugas juga temukan 7 jenis alat produksi sederhana, 3 jenis bahan  baku cream kosmetik, serta berbagai bahan kemasan yang diduga digunakan dalam proses produksi kosmetik ilegal tersebut.

 

"Sebagian besar merupakan kosmetik yang biasa digunakan untuk perawatan wajah, Total nilai keekonomian temuan kali ini diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah. Ini menjadi salah satu temuan kosmetik ilegal terbesar BPOM RI pada tahun 2018", terang Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito saat meninjau langsung lokasi penggerebekan Selasa (15/05).

 

"Kosmetik ilegal ini dari kemasan luarnya sangat rapi. Beberapa terlihat seolah merupakan produk impor, namun sebenarnya adalah produk ilegal. Proses produksinya juga sangat tidak manusiawi karena menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standar Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB). Lokasi produksinya pun tidak terjamin higiene dan sanitasinya. Sehingga akan sangat berbahaya bagi masyarakat yang menggunakannya", tambah Penny lagi.

 

Lebih lanjut, Penny menjelaskan bahwa produk kosmetik ilegal tersebut besar kemungkinan akan disebarkan ke sarana distribusi kosmetik ataupun klinik-klinik kecantikan di berbagai wilayah.

 

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, pelaku dikenai sanksi pidana terkait UU No. 36/2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selain itu, juga melanggar Pasal 62 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

"Kami ucapkan terima kasih kepada lintas sektor terkait yang telah membantu proses penindakan terhadap kasus ini. Ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan berbagai lintas sektor untuk mendalami dan memberantas kasus-kasus peredaran kosmetik ilegal. Karena selain mengganggu aspek kesehatan, ada aspek ekonomi dan aspek ketahanan bangsa yang dipertaruhkan akibat barang ilegal tersebut", tegas Penny.

 

Menutup penjelasannya, Penny kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam memilih produk kosmetik. "Pastikan untuk membeli kosmetik di toko yang resmi dan selalu ingat Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa", tutupnya. (HM-Herma)

 

Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan