Berita Aktual

Perkuat Komitmen Percepatan Sertifikasi CPOB di UTD, Badan POM adakan Forum Komunikasi Lintas Sektor

9 Juli 2019 15:00 WIB Dilihat 1747 Kali Kerjasama dan Humas

Jakarta – Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah dan komponen darah sebagai life-saving medicine yang mutu dan keamanannya harus terjamin sebelum digunakan pada pasien, Badan POM mengadakan diskusi dan komunikasi terkait percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di Unit Transfusi Darah (UTD) dalam kegiatan Forum Komunikasi Lintas Sektor tahun 2019 di Jakarta, Senin (08/07).

 

Forum ini diadakan guna merumuskan langkah strategis percepatan pemenuhan kualitas darah melalui sertifikasi CPO sekaligus sebagai salah satu sarana komunikasi yang efektif antar stakeholder dan memperkuat komitmen dalam penerapan CPOB di UTD.

 

Forum ini dihadiri oleh Wakil Walikota Palembang selaku Ketua PMI Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Wakil Walikota Makassar 2014-2019 selaku Ketua PMI Kota Makassar Syamsu Rizal MI, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru selaku Ketua PMI Kota Pekanbaru H. M. Noer MBS, Sekretaris Daerah Kab. Sidoarjo selaku Ketua PMI Kab. Sidoarjo H. Achmad Zaini, Ketua Bidang Unit Donor Darah dan Rumah Sakit, Pengurus Pusat PMI Linda Lukitasari Waseso serta Kepala UTD PMI.

 

“Sejak tahun 2012, World Health Organization (WHO) telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu pilot project dalam Achilles Project yang bertujuan untuk meningkatkan akses ketersediaan mutu dan keamanan darah di negara berkembang,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.

 

Diketahui bahwa plasma yang berasal dari darah merupakan salah satu bahan baku obat yang esensial untuk industri fraksionasi plasma secara global. Dari Achilles Project tersebut dihasilkan regulasi mengenai pengawasan serta kesadaran akan pentingnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dalam kegiatan/ operasional di Blood Establishment (Unit Transfusi Darah/UTD) agar menghasilkan darah dan komponen darah yang aman dan bermutu.

 

Badan POM memiliki wewenang serta tanggung jawab dalam pengawasan darah dan produk darah yang tercantum dalam regulasi yang ditetapkan yaitu Permenkes Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, dimana dicantumkan pengawasan dilakukan oleh Badan POM; Permenkes Nomor 72 Tahun 2015 tentang Fraksionasi Plasma yang secara jelas mengatur mengenai industri fraksionasi dan pemenuhan terhadap CPOB; Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penerapan Pedoman CPOB; dan Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis.

 

“Untuk menunjang keberhasilan dalam pengembangan produk darah tersebut, diperlukan koordinasi antar instansi dalam kerangka Sinergisme ABGC (Akademisi, Industri, Pemerintah, dan masyaraka," jelas Kepala Badan POM.

 

“Saat ini telah dibentuk Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Produk Biologi yang merupakan prioritas pengembangan/hilirisasi hasil penelitian obat khususnya produk biologi (seperti antibodi monoklonal, sel punca, dan produk darah) dengan bersinergi dalam hal sumber daya, program dan anggaran dengan antar Kementerian/Lembaga, institusi penelitian dan pendidikan serta pelaku usaha," lanjutnya.

 

Sampai dengan hari ini, terdapat 6 (enam) UTD yang telah mendapat sertifikat CPOB dari Badan POM yaitu UTD PMI Kota Surabaya, UTD PMI Kota Surakarta, UTD PMI Kota Semarang, UTD PMI Kota Bandung, UTD PMI DKI Jakarta, dan UTD Pusat PMI.  Kami menargetkan dalam jangka pendek terdapat 9 (sembilan) UTD lagi yang akan mendapat sertifikat CPOB, sesuai dengan roadmap Badan POM dan laporan kami kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan implementasi Inpres 6 tahun 2016.

 

“Saya berharap dari forum komunikasi lintas sektor ini dapat menghasilkan kesepakatan dan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian produk darah dalam negeri. Tidak hanya ketersediaan produk, namun juga bagaimana UTD dapat menyediakan darah dan produk darah yang aman dan bermutu, salah satunya dengan menerapakan sistem mutu dan GMP secara konsisten dalam kegiatan pelayanan darah.” tutup Kepala Badan POM. (HM-Devi)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan