Berita Aktual

Pelatihan Pengelolaan Pengaduan Badan POM

18 Agustus 2019 16:58 WIB Dilihat 146 Kali Humas & DSP

Jakarta – Badan POM sebagai penyelenggara pelayanan publik, harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM pelayanan publik melalui pelatihan.

Jumat (16/08), Badan POM menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan bagi petugas pelayanan publik. Pelatihan ini merupakan bagian dari pilot project Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan bantuan dari United States Agency for International Development (USAID)-Cegah dimana Badan POM menjadi satu dari lima instansi yang terpilih menjadi bagian dalam pilot project tersebut.

Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Utama, Dra. Elin Herlina, Apt., MP., yang menyampaikan bahwa tugas Badan POM dalam pengawasan Obat dan Makanan dari pre hingga post market meliputi pengujian, pemeriksaan, penindakan hingga pembinaan bagi stakeholder. Ekspektasi masyarakat terhadap Badan POM sangat tinggi, ditandai dengan banyak diterimanya pengaduan diluar kewenangan Badan POM. Namun Badan POM berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap pengaduan sesuai Service Level Agreement (SLA).

Hadir juga pada kegiatan ini, Asisten Utama Ombudsman Republik Indonesia Bidang Resolusi dan Monitoring, Dominikus Dalu S., S.H., yang menyampaikan bahwa pengaduan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi guna memberikan masukan bagi instansi penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Pengaduan harus diselesaikan secara tuntas karena penyelesaian pengaduan akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia, Diah Suryaningrum, S.H. selaku narasumber menyampaikan materi terkait pengelolaan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah menerima, memeriksa dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait maladministrasi penyelenggara negara dan pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), swasta/perseorangan yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengaduan masyarakat harus dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengaduan masyarakat, penyelenggara pelayanan publik dapat mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik. Menurut data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2018, jumlah pengaduan di Indonesia hanya 0,004% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka ini sangat jauh bila dibandingkan dengan data Ombudsman di Swedia (0,08%) dan Australia (0,19%). Jumlah pengaduan yang rendah bukan berarti kualitas pelayanan publik baik begitu juga sebaliknya. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan adalah sikap apatis masyarakat yang tidak yakin pengaduannya ditindaklanjuti, kekhawatiran terganggunya keamanan dan kenyamanan bila melakukan pengaduan, tidak mengetahui saluran yang tepat dalam menyampaikan pengaduan, kendala geografis, waktu, dan biaya. Saat ini telah ada aplikasi umum untuk menyampaikan pengaduan yaitu melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang dapat diakses melalui website www.lapor.go.id dan SMS 1708 dengan mendukung prinsip utama SP4N yaitu no wrong door policy.

 

Badan POM telah melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sejak tahun 1998 yang terus diperkuat dengan berbagai inovasi dan perluasan media akses layanan. Pengaduan pelayanan publik yang diterima Badan POM seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti, dan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menganugerahkan Piala Anggakara Birawa bagi Badan POM sebagai salah satu dari sepuluh (TOP 10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik terbaik tahun 2018.