Berita Aktual

Kini, Urus Izin Edar Badan POM Lebih Mudah dengan E-Registrasi

26 Agustus 2019 17:30 WIB Dilihat 35259 Kali Humas & DSP

Jakarta - Izin Edar merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Hal ini termaktub dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang menyatakan bahwa setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Di Indonesia, instansi yang berwenang mengeluarkan izin edar pangan olahan adalah Dinas Kesehatan dan Badan POM.

Dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses pengurusan izin edar, Badan POM melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan menggelar webinar di Gedung F Barat Badan POM pada Senin (26/08). Seminar dibuka oleh Kepala Seksi Registrasi Bahan Tambahan Pangan sekaligus bertindak sebagai moderator, Yenni RW serta menghadirkan Direktur Registrasi Pangan Olahan, Anisyah sebagai narasumber utama.

“Selama ini, banyak produsen maupun pelaku usaha yang kebingungan, apakah produknya perlu memiliki izin edar atau tidak. Izin edar cukup dari Dinas Kesehatan atau harus Badan POM. Apa saja persyaratan untuk mengurus izin edar, dll. Oleh karena itu, kami menggelar seminar ini bagi ratusan peserta yang telah mendaftar, dalam rangka membahas tuntas mengenai izin edar pangan olahan,” ujar Anisyah seraya membuka webinar tepat pukul 09:00 WIB.

Seminar yang bertajuk “Seminar Online, Registrasi Pangan Olahan Badan POM” ini membahas secara spesifik dan mendalam tentang izin edar pangan olahan. Materi yang diulas antara lain jenis izin edar Badan POM, kriteria pangan yang wajib dan tidak wajib didaftarkan, serta tata cara memperoleh izin edar dari Badan POM. Tak kalah penting, juga diulas mengenai keuntungan memiliki izin edar, baik Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) maupun MD/ ML.

Sepanjang tahun 2019 tercatat sebanyak 42.228 produk kosmetik serta 22.924 produk makanan dan minuman yang diberikan izin edar. Sementara untuk obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan, masing-masing sebanyak 2.543, 1.942, dan 738 produk yang telah mendapat izin edar. Hal ini masih perlu disosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran para UMKM agar mengurus perizinan langsung ke Badan POM.

Di penghujung acara, Anisyah memaparkan kiat yang perlu diperhatikan dalam mengurus perizinan agar bisa dilakukan secara mandiri melalui website resmi. Trik yang tak kalah penting yaitu dengan mempelajari karakteristik produk yang akan didaftarkan dengan seksama, memahami peraturan yang berlaku, dan tidak menggunakan biro jasa.

“Saya ingatkan kembali agar tidak menggunakan biro jasa/calo yang menjanjikan kemudahan pengurusan izin, karena selain harganya mahal, dokumen yang dikhawatirkan palsu, sehingga membuat proses pengurusan izin lebih rumit. Terlebih, jika terindikasi pemalsuan dokumen, maka akan diberikan sanksi berupa tidak boleh mengurus izin (black-list) selama 3 tahun,” tegasnya.

Saat ini, Badan POM terus berinovasi untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan melalui e-registrasi. Secara rutin Badan POM menggelar coaching clinic bagi UMKM, serta mempercepat pelayanan publik dengan memanfaatkan fitur live chat di website resmi registrasi pangan.

Di penghujung acara, narasumber melakukan sesi interaksi tanya jawab dengan peserta via live streaming. Seminar tersebut dikuti oleh 139 peserta secara interaktif, dari berbagai wilayah di Indonesia. Menariknya, ada salah satu peserta sedang berada di Thailand saat acara sedang berlangsung. Ia mengikuti siaran langsung serta melakukan tanya jawab dengan narasumber menggunakan smartphone ketika sedang dalam perjalanan menggunakan trasnportasi darat. Kualitas gambar yang dihasilkan terlihat jelas dan lancar. Koneksi jaringan dan suara terdengar jernih tanpa kendala sedikit pun. Pada saat kegiatan webinar berlangsung, acara juga disiarkan melalui live story akun resmi instagram: registrasi_pangan. Ke depan, webinar serupa akan kembali dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 membahas tentang registrasi pangan olahan. (HM-Rizky)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan