Berita Aktual

PERKUATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MELALUI SOSIALISASI 2D BARCODE DAN APLIKASI SMART POM

14 Oktober 2019 11:11 WIB Dilihat 612 Kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Makassar, 7-8 Oktober 2019. Upaya penguatan pengawasan obat dan makanan dilakukan oleh Badan POM secara berkesinambungan guna melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, khasiat dan keamanan. Salah satu strategi penguatan pengawasan obat dan makanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu terobosan implementasi TIK di lingkungan Badan POM yaitu Penerapan 2D Barcode dan Aplikasi SMART POM, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di seluruh pelosok Indonesia sebagai wujud pengawasan semesta.

Implementasi 2D Barcode didasarkan atas Peraturan Badan No. 33 Tahun 2018 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Sedangkan implementasi SMART POM didasarkan atas Instruksi Presiden No 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta serta Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 terkait Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Berkolaborasi antara Badan POM pusat dengan Balai Besar POM di Makassar, diadakanlah sosialisasi 2d Barcode dan Aplikasi Smart POM pada tanggal 07-08 Oktober 2019 di Kota Makassar. Sosialisasi ini dihadiri oleh  350 peserta dari perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, Ikatan Apoteker Indonesia, Kader Pengawas Obat dan Makanan, Pramuka, Fakultas Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, serta UPT Badan POM (Makassar, Manado, Ambon, Jayapura, Maluku, Kendari, Palu, Palopo dan Mamuju).

Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM di Makassar, Bapak Abdul Rahim menyampaikan bahwa Pengawasan obat dan makanan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. Karena itu, kami mengajak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah untuk bersama mengawasi obat dan makanan melalui penerapan 2D Barcode dan pemanfaatan Aplikasi SMART POM dalam rangka perlindungan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, beliau juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta yang telah antusias menghadiri kegiatan sosialisasi.

Sesi pertama sosialisasi disampaikan terkait Regulasi oleh Ibu Nova Emelda selaku Kasubdit Registrasi Obat Generik, dilanjutkan penerapan pada produsen hingga jalur distribusi oleh Ibu Priharika Septyowati selaku Kasubdit Pengawasan Sarana Distribusi ONPP dan Bahan Obat Regional II, serta diakhiri materi terkait peran masyarakat dan Pemanfaatan TIK dalam Penerapan 2D Barcode oleh Bapak Arief Dwi Putranto, S.Si, Apt, MT selaku Kepala Bidang Sistem Informasi.  Dalam paparannya disampaikan bahwa penerapan 2D Barcode di Indonesia melalui dua metode yaitu Identifikasi dan Otentifikasi dengan implementasi secara bertahap. Penerapan otentifikasi sangat membutuhkan dukungan, komitmen, dan kerjasama jalur distribusi dalam pelaporan peredaran obat untuk melacak dan menelusuri perjalanan produk hingga ke tangan konsumen. Dalam diskusi, narasumber dibantu oleh tim dari perwakilan seluruh unit kerja di Kedeputian I, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik serta Direktorat Registrasi Pangan Olahan.

Antusiasme yang tinggi dari seluruh peserta ditunjukkan dengan beraneka ragamnya pertanyaan yang disampaikan dari berbagai perwakilan. Peserta memberikan apresiasi besar terhadap inovasi Badan POM berupa BPOM Mobile dan berharap sosialisasi dilakukan hingga daerah – daerah terpencil agar meningkatkan awareness dan berharap percepatan dalam implementasi 2D Barcode sehingga mempermudah verifikasi dan pengaduan terkait obat dan makanan. Sedangkan untuk pertanyaan lebih banyak mengarah kepada ruang lingkup dan waktu implementasi 2D Barcode Identifikasi dan Otentifikasi. Dalam hal ini narasumber menjelaskan bahwa implementasi pada obat dan makanan yang diedarkan di Indonesiaa dan dilakukan  bertahap sesuai dengan grace period  sesuai Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2018. Pertanyaan lain mengarah pada mekanisme pengelolaan pengaduan pada BPOM Mobile yang dilakukan, dalam hal ini narasumber menyampaikan bahwa pengaduan akan diproses secara 1 pintu melalui Contact Center Badan POM.

Sesi selanjutnya disampaikan materi sosialisasi SMART POM yang hanya diikuti oleh peserta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan beserta UPT Badan POM mengikuti sosialiasi SMART POM. Materi pertama disampaikan oleh Ibu Aritia, Kepala Seksi Inspeksi Produksi Pangan Risiko Rendah dengan tema Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pangan Olahan dan Upaya Perkuatan melalui Usulan Dana Alokasi Khusus 2020.

Hari berikutnya diisi dengan Sosialisasi Instruksi Presiden No 3 tahun 2017 serta Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 oleh Ibu Andri Amirah Niawati, Kepala Subbagian Program dan Evaluasi, Balai Besar POM di Makasar dan penerapan aplikasi SMART POM oleh Ibu Arlinda Wibiayu, Kepala Subbidang Layanan Data dan Informasi. Aplikasi SMART POM merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempercepat penyampaian rekomendasi hasil pengawasan Badan POM terkait obat dan makanan kepada  Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan monitoringnya. Pada kesempatan ini juga dilakukan simulasi penggunaan SMART BPOM dari Balai/Balai Besar hingga ke Dinas serta bagaimana memonitoring tindak lanjut pengawasan.

Dalam serangkaian acara dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya bahwa dibutuhkan peran serta seluruh stakeholder dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang efektif dalam rangka melindungi masyarakat.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan