Berita Aktual

Kolaborasi Penanganan Obat Substandar dan Palsu di Forum WHO

26 Oktober 2019 09:30 WIB Dilihat 725 Kali Humas & DSP

Jenewa – Penanganan obat substandar dan palsu terus menjadi perhatian serius dunia. Risiko peredaran obat ilegal, substandar, dan/atau palsu menjadi semakin meningkat dengan meluasnya perdagangan online. World Health Organization (WHO) telah membentuk forum kolaborasi global untuk mengatasi peredaran obat substandar dan palsu yang melibatkan sejumlah negara. Indonesia, yang diwakili Badan POM, turut berperan aktif dalam membangun sistem yang meliputi upaya pencegahan (prevention), pelaporan deteksi (detection), dan respon cepat (responsive) untuk mengeradikasi peredaran obat substandar dan palsu.

 

Sebagai otoritas pengawas obat yang terus memperkuat sistem pengawasan dan ikut aktif membangun kapasitas global, Badan POM berbagi pengalaman penanganan obat substandar dan palsu pada forum State Mechanism on Substandar and Falsified Medical Product ke-8 di Markas Besar WHO, Jenewa Swiss (24/10). Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan pencapaian Badan POM melalui perkuatan 3 aspek pendekatan dalam mengatasi peredaran obat substandar dan palsu tersebut.

 

Penny K. Lukito menyatakan komitmen pemerintah Indonesia sangat besar ditunjukkan dengan Pencanangan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Oktober 2017. “Dalam kesempatan tersebut, Presiden menginstruksikan untuk tidak lagi hanya menegakkan hukuman yang rendah dari aturan yang berlaku, tetapi hukuman yang memberikan efek jera dan sanksi yang lebih keras,” tegas Kepala Badan POM.

 

Presiden juga mendorong perkuatan Badan POM melalui berbagai perkuatan regulasi sampai dengan Undang-Undang mengenai pengawasan obat dan makanan, yang sekarang sudah bergulir dalam pembahasan pemerintah dan DPR yang diharapkan akan segera diselesaikan oleh periode DPR yang baru.

 

Memperkuat dukungan regulasi adalah upaya terpenting untuk dilakukan. Selama ini berbagai upaya dilakukan melalui strategi Aksi Nasional yang dilaksanakan dengan tiga pendekatan strategis yaitu pencegahan, deteksi, dan respon. Strategi pencegahan dilakukan melalui penerbitan peraturan tentang penerapan 2D Barcode pada Desember 2018. Prosedur sistem pelacakan ini sejalan dengan WHO MSM Policy Brief on Traceability of Health Product. “Ini memungkinkan standar sistem pelacakan diterapkan untuk memastikan rantai pasokan produk farmasi ilegal dan dipalsukan,” ucapnya.

 

Selain itu, terkait peraturan tentang Pengendalian Distribusi dan Penjualan Obat dan Makanan, Badan POM bersinergi dengan para pihak yang terkait melalui penandatanganan MoU dengan asosiasi ekspedisi, asosiasi e-commerce, market places, dan transportasi online, serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan tokoh publik, influencer, dan blogger untuk mendidik masyarakat.

 

 

 

Strategi deteksi dilakukan melalui sistem inspeksi dan pengawasan berbasis risiko yang terus ditingkatkan kapasitasnya, dibuktikan dengan penilaian Benchmarking NRA WHO pada 2018 yang menilai kapasitas regulatori Badan POM berkategori matang (mature). Tak hanya itu, mengingat bahwa permasalahan peredaran obat illegal, substandar dan/atau palsu tidak mengenai batasan negara (borderless), maka Badan POM aktif membantu membangun kapasitas otoritas pengawas obat negara-negara lain, terutama negara tetangga di perbatasan, melalui program pemerintah Kerja Sama Selatan-Selatan.

 

Di bawah kerangka KSS, Badan POM memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan kapasitas Otoritas Regulatori Obat, khususnya tentang Praktik Regulasi yang Baik termasuk Praktik Distribusi yang Baik dan pengawasan post-market untuk beberapa negara berkembang yaitu Palestina, Yordania, Republik Timor Leste, dan Papua Nugini.

 

Selain itu, Badan POM memiliki aplikasi sistem pelaporan yang disebut BPOM Mobile yang mencakup pelaporan pelacakan dan penelusuran untuk produk obat, dan layanan pengaduan konsumen. Badan POM juga berpartisipasi dalam pilot project WHO terkait Pelaporan Produk Obat Substandar dan Palsu melalui Aplikasi Smartphone.

 

Untuk memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan dalam mendeteksi obat illegal, substandar dan/atau palsu, Badan POM telah memodifikasi aplikasi yang ada untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dari profesional kesehatan ke dalam aplikasi BPOM Mobile. Strategi respon dilakukan dengan pengawasan post-market yang efektif disertai upaya penegakan hukum, melalui intensifikasi operasi penyelidikan dan penegakan hukum dengan lembaga penegak hukum lainnya.

 

Sebelumnya, Badan POM telah melakukan penandatanganan MoU dengan WHO terkait Pilot Project Pelaporan Produk Obat Substandar dan Palsu melalui Aplikasi Smartphone pada pertemuan MSM ke-6 November 2018 lalu. Kegiatan pilot project ini melibatkan 127 tenaga kesehatan Rumah Sakit di 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dengan selesainya pilot project ini, pada tahun 2020 aplikasi pelaporan oleh tenaga kesehatan dengan smartphone akan terus direplikasi/dikembangkan untuk seluruh wilayah Indonesia.

 

Dengan adanya sistem pelaporan dengan teknologi informasi ini diharapkan dapat terbangun budaya waspada dan pelaporan aktif melalui keterlibatan profesi tenaga kesehatan dalam pengawasan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Masyarakat juga dapat mengetahui legalitas dan membedakan produk asli/palsu dengan memindai 2D Barcode menggunakan smartphone.