Berita Aktual

Tingkatkan Pemahaman Pelaku Usaha di Wilayah Timur Indonesia, Badan POM Menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi di Bidang Distribusi Obat di Bumi Makassar

1 November 2019 15:09 WIB Dilihat 208 Kali Obat

Makassar – Badan POM senantiasa tanggap terhadap perubahan lingkungan yang disikapi dengan penyesuaian regulasi. Selain itu, suatu peraturan dituntut agar tidak multitafsir dan over-regulated serta harus mampu laksana. Oleh sebab itu, Badan POM secara berkala melakukan peninjauan terhadap setiap peraturan yang sudah diterbitkan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memangkas atau menyederhanakan regulasi guna mendukung daya saing pelaku usaha, serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara.

Selama tahun 2018, Badan POM telah mencabut 6 (enam) peraturan di bidang obat sebagai bentuk deregulasi dan simplifikasi. Sedangkan selama tahun 2019, telah diterbitkan revisi 3 (tiga) peraturan di bidang distribusi obat yaitu :

  1. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik,
  2. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan,
  3. Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label.

Sebagai bagian dari rangkaian proses penyusunan peraturan perundang-undangan, pada  tanggal 31 Oktober 2019 Badan POM menyelenggarakan Sosialisasi Regulasi di Bidang Distribusi Obat dan NAPPZA di Kota Makassar dengan mengundang perwakilan PBF, GP Farmasi, dan IAI di wilayah timur Indonesia (Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Maluku Utara) yang dihadiri oleh 134 peserta.

Kegiatan serupa juga sudah dilakukan di Jakarta pada tanggal 9 September 2019 dan di Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 2019.

Peserta sangat antusias dan interaktif membahas permasalahan yang terjadi di lapangan. Badan POM mendapat masukan yang positif antara lain, bahwa peraturan tersebut hendaknya disosialisasikan kepada Sarana Pelayanan Kefarmasian agar mempunyai pemahaman terhadap peraturan tentang distribusi obat. Selain itu, Badan POM disarankan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak menyalahgunakan obat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan mengimplementasikannya dengan baik.

 

Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif