Berita Aktual

Menuju 2020, Badan POM Targetkan Tindak lanjut Menyeluruh Rekomendasi BPK

13 Desember 2019 18:58 WIB Dilihat 126 Kali Humas & DSP

Jakarta - Pertemuan Entry Meeting Laporan Keuangan Badan POM 2019 dilaksanakan di kantor Badan POM, Jakarta (13/12). Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan apresiasi dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas evaluasi terhadap laporan keuangan Badan POM. Plt. Sekretaris Utama, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa menyampaikan bahwa evaluasi ini mendorong peningkatan kinerja Badan POM serta lebih luas mendukung perkuatan kerangka kelembagaan Badan POM. “Masukan dan rekomendasi ini akan menguatkan, meningkatkan, dan mengefektifkan pengawasan Badan POM,” tegasnya.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Utama, evaluasi tersebut menjadi prioritas utama Badan POM. Inspektur Utama Badan POM, Elin Herlina mengungkapkan bahwa Badan POM terus berkomitmen meningkatkan persentasi tindak lanjut atas rekomendasi BPK. “Data hasil audit internal Badan POM menunjukkan hasil pemantauan persentase tindak lanjut rekomendasi BPK adalah 95.68. Badan POM menargetkan 100% untuk menyelesaikan tindak lanjut yang masih berstatus BBS,” jelasnya.

BPK mengapresiasi dua prestasi utama Badan POM dalam Audit Laporan keuangan. Arif Fadillah, Kepala Subauditorat VI.A.1 Auditorat Utama Keuangan Negara VI menyampaikan bahwa Badan POM telah memperoleh WTP selama 5 tahun berturut-turut dan berharap Badan POM dapat mempertahankannya di tahun-tahun berikutnya. BPK juga mengapresiasi bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Badan POM perlu mendapat apresiasi. “Kami di BPK berencana akan memberikan apresiasi/reward pada persentase tindak lanjut tersebut dan akan dibacakan saat acara penyerahan Audit Laporan keuangan,” ujarnya. Beliau juga mengapresiasi perolehan persentase ini sangat tinggi bila dibandingkan kementerian/lembaga terkait.

BPK menggarisbawahi beberapa rekomendasi yang perlu mendapatkan tindak lanjut. Untuk itu Badan POM perlu memperkuat fungsi penindakan sebagaimana masukan dari DPR khususnya efektivitas cegah tangkal, fungsi intelejen, dan fungsi penyidikan. “Kami di BPK juga berharap bahwa Deputi Penindakan Badan POM dapat menyusun target yang tepat sesuai renstra Badan POM.” tegasnya. Perkuatan pengawasan Badan POM perlu didukung dengan pengelolaan aset yang tepat dan terdokumentasi dengan baik. (HM-Khairul)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan