Berita Aktual

Joint-Venture Industri Anti-Retroviral, Bukti Nyata Badan POM Dorong Investasi Asing Farmasi di Indonesia

27 Februari 2020 15:15 WIB Dilihat 1419 Kali Humas & DSP

Semarang - Saat ini, Indonesia masih menjadi negara sasaran strategis bagi investasi asing, termasuk dalam bidang farmasi. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya industri obat anti-retroviral baru PT. Sampharindo Retroviral Indonesia (SRI), yang merupakan hasil joint venture perusahaan farmasi India, Macleods Pharmaceutical dengan perusahaan farmasi dalam negeri, PT. Sampharindo Perdana. Fokus industri saat ini adalah memproduksi obat untuk HIV AIDS.

 

Kamis (27/02), Badan POM meresmikan fasilitas produksi PT. SRI yang berlokasi di Kawasan industri Tambak Aji, Semarang. Peresmian tersebut langsung dihadiri oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

 

"Inisiasi awal pembentukan joint venture industri anti-retroviral ini adalah dari hasil perjalanan Tim Delegasi Badan POM ke India bersama pelaku usaha pada tahun 2018," ungkap Penny K. Lukito dalam sambutannya.

 

"Kami berusaha membuka peluang bagi investasi industri farmasi India untuk masuk ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI yang menyatakan bahwa kita perlu adanya investasi asing untuk industri farmasi Indonesia," jelasnya lagi.

 

Secara khusus, Penny K. Lukito berterima kasih kepada pihak Macleods yang telah datang berinvestasi di Indonesia dan memungkinkan joint venture ini terjadi. "I think you''ve came to the right country," ujar Penny K. Lukito kepada Pimpinan Macleods Pharmaceutical, Biplab Karr.

 

Untuk memfasilitasi terwujudnya investasi tersebut, Badan POM telah melakukan berbagai inovasi untuk semakin mempermudah proses legalisasi industri farmasi di Indonesia. Di antaranya melalui upaya percepatan perizinan sarana industri, pendaftaran produk obat, serta memberikan berbagai insentif dan pembinaan kepada pelaku usaha untuk dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan.

 

Berbagai kemudahan berusaha tersebut diapresiasi oleh Direktur Utama SRI, M. Syamsul Arifin. Menurutnya, proses perizinan di Badan POM sangat cepat dan mudah. "Satu minggu setelah kami masukkan permohonan untuk dilakukan inspeksi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), petugas Badan POM langsung datang untuk melakukan inspeksi. Kemudian satu minggu setelah inspeksi, ternyata sertifikat CPOB kami juga sudah ada. Sangat cepat," ujarnya.

 

Ganjar Pranowo yang hadir pada kesempatan tersebut memberi apresiasi terhadap upaya percepatan pelayanan perizinan yang diberikan Badan POM dan langkah SRI dalam membentuk industri anti-retroviral di Indonesia. Ia berpendapat bahwa pembentukan industri ini merupakan langkah yang strategis. Terutama dengan merebaknya penyakit akibat virus yang sedang terjadi saat ini.

 

"Kerja sama ini sangat memberi manfaat bagi masyarakat. Dan bagi Semarang sendiri, ini bisa menjadi pendorong masyarakat untuk bisa survive di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu seperti saat ini," tukasnya.

 

Bersamaan dengan opening ceremony pada hari ini, Kepala Badan POM menyerahkan dua sertifikat kepada Direktur Utama SRI, yaitu sertifikat CPOB dan Nomor Izin Edar (NIE) untuk dua produk anti-retroviral impor produksi SRI, yaitu Telado dan Telavir. Keduanya merupakan obat HIV impor dari Mcleod. Telado merupakan obat baru dan sudah disetujui oleh USFDA. Dengan disetujuinya Talado di Indonesia memberikan akses obat sesuai guideline WHO untuk pasien HIV di Indonesia.

 

Harapannya, SRI akan banyak melakukan produksi lokal termasuk obat generik pertama yang merupakan transfer teknologi dari Mcleod. Dengan adanya obat generik pertama yang diproduksi lokal diharapkan akan menurunkan harga jual untuk konsumen sehingga pasien dapat membeli obat dengan harga terjangkau. Dan tentunya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan obat dalam negeri, tetapi juga untuk dapat dipasarkan hingga ke mancanegara.

 

Untuk persiapan produksi lokal, saat ini SRI sedang melakukan trial guna mendapatkan data-data pendukung registrasi, yang akan siap dalam waktu dekat. Karena untuk dapat melakukan registrasi minimal harus tersedia data uji stabilitas produk selama 6 bulan.

 

"Saya tantang SRI untuk terus mengembangkan penelitian. Saya pastikan Badan POM akan selalu mendampingi agar segala prosesnya dapat berlangsung dengan cepat," tegas Penny K. Lukito.

 

Acara dilanjutkan dengan peresmian fasilitas produksi SRI dengan simbolisasi pemotongan untaian melati oleh Kepala Badan POM dan Gubernur Jawa Tengah, dan diakhiri dengan kunjungan ke fasilitas industri untuk menunjukkan sarana prasarana yang ada di SRI. (HM-Herma)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan