Berita Aktual

Minimalisir Potensi Penyalahgunaan Obat Daring, Badan POM Gelar Sosialisasi Peraturan Nomor 8 Tahun 2020

28 Juli 2020 15:01 WIB Dilihat 915 Kali Humas & DSP

Jakarta – Maraknya penjualan obat secara daring semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan obat dan penyebaran obat ilegal, termasuk obat palsu. Obat bukan komoditi ekonomi biasa namun produk yang harus dijaga persyaratan keamanan, khasiat, dan mutunya. Karena itu, Badan POM melakukan pengawasan secara komprehensif mulai dari produk sebelum beredar hingga beredar di pasaran, termasuk melaksanakan penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

 

Menanggapi maraknya penjualan obat secara daring, Badan POM gelar sosialisasi peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat yang Diedarkan Secara Daring, Selasa (28/07). Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dan daring melalui aplikasi zoom, dengan peserta kurang lebih 300 orang ini dihadiri juga oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), dan Indonesian E-Commerce Association (idEA). Kegiatan ini diselenggarakan untuk membahas pengawasan yang dibutuhkan demi mencegah potensi yang tidak diinginkan.

 

Salah satu tugas penting Badan POM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat adalah melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat agar aman, legal, dan memenuhi persyaratan. “Saat ini Badan POM telah menerbitkan peraturan yang mengatur tentang peredaran obat secara daring,” tegas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. “Peraturan ini merupakan bentuk dukungan Badan POM terhadap kemajuan teknologi industri 4.0 melalui keterbukaan terhadap perkembangan teknologi digital dan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat selama memenuhi peraturan perundang-undangan dan terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya," jelas Kepala Badan POM lebih lanjut.

 

Peraturan ini disusun sebagai dasar hukum yang digunakan untuk pengawasan peredaran obat secara daring serta memuat pengaturan pada aspek pencegahan dan aspek penindakan (sanksi) dengan ruang lingkup pengaturan pengawasan peredaran dengan mekanisme business to business dan business to consumer. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menyebutkan bahwa Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan pengawasan Obat dan Makanan dari hulu hingga ke hilir, termasuk peredaran secara daring.

 

“Penjualan obat secara daring memudahkan konsumen untuk mendapatkan akses obat apalagi di masa pandemi COVID-19. Namun konsumen perlu waspada karena banyak penjualan obat daring yang dilakukan tanpa mengikuti kaidah pengaturan pada penjualan konvensional,” jelas Kepala Badan POM. “Identitas penjual pada penjualan obat secara daring saat ini sering kali disamarkan, dan ironisnya penjualan tersebut melibatkan tenaga dan sarana yang tidak berwenang dalam pengelolaan obat,” lanjutnya.

 

Berdasarkan hasil pemantauan patroli siber, banyak ditemukan penjualan obat keras tanpa menggunakan resep dokter. Penjualan obat secara daring ini biasanya menggunakan beberapa media seperti website mandiri (apotek online), e-commerce (platform dengan salah satu layanannya adalah penjualan obat dengan merchant berupa apotek atau sarana tanpa izin), dan media sosial (facebook, twitter, dan jejaring sosial lainnya).

 

Terdapat beberapa urgensi masalah yang dihadapi oleh pemerintah saat ini antara lain sulitnya mengidentifikasi atau menelusuri pelaku pelanggaran karena identitas dan alamat penjual tidak lengkap; kurangnya informasi terkait peraturan peredaran obat yang diterima oleh pelaku usaha dan pengelola penjualan secara daring; pengelolaan penjualan secara daring belum secara maksimal, misal jaminan keabsahan identitas pemilik produk, tidak adanya sanksi internal apabila ditemukan pelanggaran oleh pemilik produk serta belum adanya ketentuan promosi iklan produk agar sesuai dengan peraturan; dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih obat yang sesuai ketentuan.

 

“Besar harapan kami, masyarakat dan pelaku usaha dapat terus bekerja sama, berperan aktif, serta bersinergi bersama Badan POM dalam melakukan pengawasan obat yang diedarkan secara daring secara optimal.” harap Kepala Badan POM. (HM-Devi)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan