Berita Aktual

Lindungi Masyarakat dari Iklan yang Menyesatkan, Badan POM Adakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan

10 September 2020 16:00 WIB Dilihat 1270 Kali Kerjasama dan Humas

Jakarta – Laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tak terbendung menuntut para pelaku usaha untuk memproduksi produk yang inovatif dan dapat diterima konsumen, tak terkecuali pelaku usaha di bidang pangan olahan. Persaingan antar pelaku usaha menuntut mereka tak hanya berinovasi pada produknya namun juga kreatif dalam memasarkan produknya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menarik minat beli masyarakat melalui iklan pangan olahan.

Iklan yang ditayangkan, tidak selalu menggambarkan informasi yang sebenarnya dari produk yang diiklankan, bahkan terkadang terkesan berlebihan. Hal ini tentunya memerlukan adanya pengawasan dari pemerintah, dalam hal ini Badan POM, sesuai dengan tugas dan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap periklanan pangan olahan. Tujuannya agar masyarakat dapat terlindungi dari iklan yang tidak sesuai dan menyesatkan.

Memandang perlu adanya revisi dari Peraturan Kepala Badan POM No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan, Badan POM selenggarakan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan, Kamis (10/09). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan terkait dan mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap ketentuan yang diatur dalam rancangan peraturan ini. 

Acara yang diselenggarakan secara virtual ini dihadiri oleh Tim Ahli Badan POM, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional serta Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, dan Asosiasi Pelaku Usaha.

Ketentuan mengenai iklan pangan olahan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Untuk pengawasannya diterbitkan Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan, yang mengatur secara spesifik periklanan pangan olahan. 

“Memperhatikan perkembangan informasi teknologi dan periklanan di bidang pangan olahan, Badan POM memandang perlu untuk melakukan revisi Peraturan No. 2 Tahun 2016,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito membuka kegiatan.

Kepala Badan POM menegaskan bahwa rancangan peraturan ini akan mempermudah pelaksanaan evaluasi pre-market sekaligus memperketat pengawasan post-market. “Rancangan peraturan ini disusun untuk fasilitasi kemudahan bagi pelaku usaha dalam perizinan, salah satunya dengan menghapus ketentuan evaluasi pre-market rancangan iklan untuk pangan dengan klaim penurunan risiko penyakit. Pengawasan iklan pangan olahan dapat ditingkatkan dengan memperkuat pengawasan post-market,” jelas Kepala Badan POM. “Beberapa ketentuan lain juga dilakukan penyesuaian dan revisi, diantaranya ketentuan iklan minuman beralkohol agar mencegah pemberian pesan yang bisa menyesatkan konsumen,” lanjutnya.

Dalam paparannya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III) Reri Indriani menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan dilakukan revisi Peraturan Badan POM No. 2 Tahun 2016. “Beberapa pertimbangan yang menjadi rasional dan latar belakang revisi peraturan ini antara lain harmonisasi dengan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan; antisipasi permasalahan terkait iklan pangan olahan yang belum terakomodir secara jelas antara lain iklan untuk susu kental dan analognya sehingga perlu dilakukan penyesuaian, serta mengakomodir perkembangan implementasi di lapangan,” jelasnya. 

Menanggapi paparan Deputi III, Pakar Pangan dan Gizi IPB, Rimbawan menjelaskan saat ini masih terdapat pasal-pasal dalam peraturan yang belum sepenuhnya dipenuhi. “Di dalam pasal-pasal peraturan tersebut, masih ada yang belum sepenuhnya dipenuhi, misalkan iklan wajib memuat pesan bagi masyarakat untuk berhati-hati sebelum membeli, misalnya teliti sebelum membeli, baca label sebelum membeli. Saya kira pasal ini sudah mulai harus ditaati sehingga masyarakat terbiasa membaca label sebelum membeli,” harapnya. 

Menutup sambutannya, Kepala Badan POM menegaskan peraturan ini dibuat agar masyarakat dapat terlindungi dari iklan yang tidak sesuai dan menyesatkan. “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi forum komunikasi antara Badan POM dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga tercapai persamaan persepsi terhadap ketentuan yang diatur dalam rancangan peraturan pengawasan periklanan pangan olahan.” tutupnya. (HM-Bayu)

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan