Berita Aktual

Komitmen Seluruh Pegawai Untuk Terus Berkinerja Secara Optimal

14 Oktober 2020 14:19 WIB Dilihat 707 Kali Humas & DSP

Jakarta – “Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik selama dua tahun berturut-turut, dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi (talent pool)”. Demikian disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) Badan POM, Elin Herlina saat memberikan arahan pada acara Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2020, Hasil Survei Opini Pegawai Badan POM Tahun 2020 dan Pemantauan, Monitoring, serta Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja Individu Triwulan III Tahun 2020, Rabu (14/10).

Pada kegiatan yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan dilakukan secara virtual ini, Sestama juga menyampaikan bahwa Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS di lingkungan Badan POM dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. PP ini menggantikan PP Nomor 46 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.  

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemeringkatan kinerja dilakukan dengan membandingkan nilai kinerja dengan predikat kinerja pada dokumen penilaian kinerja antar PNS setiap tahun. Hal ini dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja PNS dalam menyusun profil kinerja PNS dalam setahun.  Pemeringkatan kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengembangan kompetensi dan pengembangan karier. 

“Pemantauan kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan mengamati capaian kinerja melalui penilaian kinerja setiap triwulan sebelumnya melalui aplikasi e-SKP,” lanjut Sestama. 

“Sementara itu pencapaian SKP yang tidak memenuhi target, dapat dijatuhi sanksi/hukuman. Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun hanya mencapai 25% - 50% dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang. Apabila pencapaian kurang dari 25% dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat berat,” tegasnya.  

Setiap PNS memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja atasannya. Pengajuan keberatan yang disertai dengan alasan disampaikan kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS secara berjenjang. Atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai Kinerja PNS dan PNS yang dinilai. Penjelasan ini dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja yang bersifat final. 

Selain untuk memberikan informasi kepada seluruh pegawai Badan POM terkait tata cara penyusunan SKP dan penilaian kinerja individu berdasarkan dengan peraturan yang terbaru, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh unit kerja mengenai pentingnya pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berdampak terhadap keterikatan, komitmen, dan kinerja pegawai. (HM-Rahman)

  

Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan