Berita Aktual

Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, Badan POM Buktikan Diri Sebagai Badan Publik Informatif

25 November 2020 20:01 WIB Dilihat 602 Kali Humas & DSP

Jakarta – Badan POM raih Anugerah Badan Publik “Informatif” berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020. Badan POM berada di peringkat ke-5 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 94,09. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat ini digelar secara daring pada Rabu (25/11).

 

“Melalui implementasi keterbukaan informasi publik, diharapkan masyarakat dapat semakin terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam mekanisme formal seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tapi juga melalui mekanisme informal, seperti memanfaatkan teknologi digital atau media sosial,” jelas Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin yang hadir pada kesempatan tersebut.

 

“Fokus pemerintah saat ini juga diarahkan pada peningkatan informasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat, tranparansi data anggaran pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, serta perluasan akses layanan bantuan hukum. Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini perlu direspon secara bijak oleh seluruh Badan Publik dengan memberikan pelayanan inovatif, adaptif dan solutif kepada masyarakat secara cepat,” tegas Ma’ruf Amin.

 

Ketua KI Pusat Gede Narayana menyampaikan dari 348 Badan Publik yang dimonitor sepanjang tahun 2020, sebanyak 72,99% (254 Badan Publik) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sebanyak 17,53 persen (61 Badan Publik) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 Badan Publik) Kurang Informatif dan 41,95  persen (146 Badan Publik) Tidak Informatif.

 

“Untuk kategori Badan Publik Informatif hanya17,43 persen (60 Badan Publik) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 Badan Publik) yang dapat dinilai telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Besarnya prosentase Badan Publik yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kondisi yang memprihatinkan ini harus menjadi tugas bersama antara Pemerintah, Badan Publik dan Komisi Informasi,” tambahnya.

 

“Hasil penganugerahan ini bukan sebagai ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar Badan Publik, tapi dimaknai sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia” tegas Gede Narayana.

 

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020, menjadi bukti komitmen Badan POM yang terbuka dalam memberikan akses informasi publik bagi masyarakat sebagai bagian dari bakti Badan POM untuk negeri.

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan