Berita Aktual

Tingkatkan Kompetensi Pengawas Pangan di daerah, Badan POM Gandeng JICA

12 Agustus 2021 15:08 WIB Dilihat 1798 Kali Kerjasama dan Humas

Jakarta – “Dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat, penjaminan keamanan dan mutu pangan mutlak diperlukan. Aspek-aspek tersebut sangat berperan dalam peningkatan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional”.

Hal tersebut ditekankan Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, saat membuka kegiatan Training Seminar for District Food Inspectors (DFI) secara virtual, Kamis (12/08). Kegiatan yang berlangsung secara online selama dua hari ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Noriko Iseki. Peserta yang hadir berasal dari Pengawas Pangan Dinas Kesehatan di 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Inspektur Pangan di Badan POM Pusat dan di 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber kompeten dari berbagai bidang akademik, bisnis, dan pemerintah yang berasal dari Indonesia, Jepang, dan New Zealand.

Dalam lima tahun terakhir, Badan POM telah bersinergi dengan JICA dalam pengembangan kapasitas regulatori obat dan makanan, termasuk keamanan pangan. Kegiatan sharing knowledge pada hari ini merupakan hasil kerja sama Badan POM dengan JICA yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengawas pangan di Kabupaten/Kota serta pengawas pangan di Badan POM pusat maupun di UPT Badan POM di seluruh Indonesia.

“Kami sangat mengapresiasi tinggi atas dukungan dan fasilitasi dari pihak JICA dalam hal peningkatan kapasitas pengawasan keamanan pangan melalui berbagai pelatihan dan seminar,” tutur Kepala Badan POM dalam sambutannya.

Industri pangan, terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan berperan strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah industri manufaktur makanan minuman berskala kecil dan mikro terus bertambah hingga mencapai 99,5% di tahun 2019 dari seluruh industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Sektor UMKM juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM tahun 2018-2020, tren hasil pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) menunjukkan penurunan persentase IRTP yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) setiap tahunnya, yaitu masing-masing sebesar 83,04 %, 73,48 % dan 70,91%. Meskipun terdapat penurunan persentase, namun data tahun terakhir masih relative besar jumlahnya. Temuan mayor terhadap sarana produksi IRTP masih seputar penerapan higiene dan sanitasi pada sarana produksi, sehingga perlu pengawalan oleh pengawas pangan secara berkelanjutan agar UMKM IRTP dapat terus berdaya saing.

Dalam mengawal keamanan produksi pangan yang dijalankan oleh berbagai industri pangan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berbagi tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Terkait hal ini, Badan POM juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas upayanya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pangan, sekalipun di masa pandemi COVID-19.  “UPT Badan POM di seluruh Indonesia selalu siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM DFI di kabupaten/kota”, tegas Penny K. Lukito.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Rita Endang turut menyampaikan bahwa pengawasan pangan sudah memiliki perangkat yang jelas. “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kompetensi sumber daya pengawas pangan sesuai standar yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021 maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” urai Rita Endang.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat membentuk kesamaan persepsi dari para pengawas pangan (DFI) terkait pengawasan pangan olahan sesuai dengan ketentuan, termasuk brainstorming mengenai sistem pengawasan di negara lain, untuk nantinya dapat diimplementasikan dalam pengawasan pangan di wilayah kerja masing-masing DFI. Para peserta juga diharapkan dapat semakin memahami tentang konsep proses produksi pangan olahan (prinsip higiene, sanitasi, dll), serta konsep untuk meningkatkan awareness pelaku usaha IRTP yang di dalamnya termasuk penerapan reward and punishment. (HM-Rahman)

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat