Berita Aktual

INFORMATIF" Kedua Bagi Badan POM pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021

26 Oktober 2021 21:14 WIB Dilihat 1582 Kali Kerjasama dan Humas

Jakarta - Badan POM masih mempertahankan predikat “Informatif” dengan nilai 95,43 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik  dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Hasil ini diumumkan pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, Selasa (26/10). Ini merupakan tahun kedua Badan POM memperoleh predikat tersebut setelah sebelumnya berhasil mencapai predikat yang sama di tahun 2020.

Penghargaan tersebut diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama, Elin Herlina, yang mengikuti penganugerahan secara online mewakili Kepala Badan POM RI. Penganugerahan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.

Dalam upaya mempertahankan capaian "Informatif" di tahun 2021, Badan POM melakukan berbagai upaya penguatan di bidang keterbukaan informasi publik. Penguatan yang dilakukan, antara lain penguatan regulasi berupa pembaruan struktur Pejabat Pengelola Informasi dam Dokumentasi (PPID) Badan POM, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), dan pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) turut menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Di antaranya dilakukan melalui penunjukan Tim Penghubung PPID di lingkungan Badan POM, pendampingan PPID Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan oleh PPID Utama, pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi melalui penyelenggaraan Podcast Keterbukaan Informasi Publik, serta bimbingan teknis Pengelolaan Layanan Informasi Publik.

Selain itu, juga dilakukan penguatan dalam beberapa aspek lainnya yaitu penguatan pemberian layanan informasi publik yang dilakukan melalui penerapan Standard Operating Procedures (SOP) secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu layanan informasi publik, dan peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor; penguatan publikasi informasi publik melalui berbagai media; serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan subsite PPID yang dilengkapi dengan back end sebagai sharing folder dokumentasi informasi publik di lingkungan BPOM dan dengan diluncurkannya Aplikasi PPID BPOM Mobile yang semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan PPID Badan POM.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa negara, pemerintah, dan badan publik wajib terus menjaga kepercayaan atau trust masyarakat kepada penyelenggara negara. Hal ini sesuai Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Semua badan publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis. Untuk itu, semua badan publik juga harus terbuka dengan kritik, saran, dan masukan dari masyarakat", ujar Ma’ruf Amin.

Sementara dalam laporannya, Gede Narayana menjelaskan bahwa proses monev terhadap implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik di Indonesia menjadi tugas Komisi Informasi Pusat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di samping fungsinya sebagai lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

"Predikat dari hasil monev yang diberikan melalui penganugerahan ini bukanlah suatu ajang kontestasi antar badan publik, tetapi sebagai tolak ukur implementasi keterbukaan informasi publik  di tanah air yang kata kuncinya terletak pada kualifikasi. Dan yang paling utama, hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," jelas Gede Narayana.

"Komisi Informasi Pusat akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik hingga berada pada kualifikasi informatif di jajaran badan publik," tutup Gede. (HM-Rizky)

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat