Berita Aktual

Menghadapi Tantangan Baru, Badan POM Terus Perkuat Kapasitas Riset dan Kajian

7 Desember 2021 18:30 WIB Dilihat 4361 Kali Kerjasama dan Humas

Jakarta - Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menekankan agar kegiatan riset dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Hal ini disampaikan dalam arahannya di acara Forum Konsultasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Selasa (07/12/2021).

“PRKOM di Badan POM termasuk think tank, jadi harus terus diperkuat. Saya mendorong PRKOM untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan seluruh unit kerja di pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah dalam rangka menjaring kebutuhan riset dan kajian di Badan POM,” ucap Penny.

Forum Konsultasi Riset dan Kajian Obat dan Makanan hari ini membahas rencana riset dan kajian yang akan dilakukan di tahun 2022 agar kajian yang dihasilkan nantinya tepat arah dan tepat guna. Acara ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Badan POM yang dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, serta perwakilan dari unit-unit pusat di lingkungan Badan POM dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia secara online dan offline.

Forum diawali dengan paparan sekilas terkait kegiatan riset dan kajian yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, disertai dengan paparan rencana agenda riset dan kajian yang akan dilakukan pada tahun 2022. Sesi selanjutnya adalah pembahasan dengan stakeholder internal dan eksternal Badan POM, yang dihadiri oleh perwakilan dari unit kerja di Badan POM Pusat, serta Kementerian/Lembaga yang terkait, antara lain dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Lembaga Administrasi Negara, dan para pakar.

Riset dan kajian menjadi bagian penting dari fungsi Badan POM sebagai otoritas regulatori obat dan makanan, utamanya dalam menyediakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (science-based) untuk menunjang pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Oleh karena itu, riset dan kajian di Badan POM perlu menggerakkan inovasi yang berdaya ungkit terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Guna merespon dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan yang sangat cepat, khususnya di masa pandemi COVID-19, diperlukan respons kebijakan yang juga cepat dan tepat. Badan POM harus mampu menghasilkan kebijakan berbasis data (data-driven policy making) melalui riset dan kajian yang berkualitas.

“Kebijakan ini juga harus menjadi kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam upaya konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan juga menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam mengintegrasikan sumber daya riset dan inovasi nasional dengan kebutuhan organisasi”, lanjut Penny K. Lukito.

“Karena itu, kegiatan riset Badan POM tidak hanya yang bersifat kuantitatif, tapi riset dengan metodologi kualitatif juga perlu diperkuat, untuk dapat menyesuaikan dengan impact dari kebijakan yang akan dihasilkan secara sosial,” tambahnya lagi.

Forum hari ini memperoleh apresiasi salah satu penanggap dari Lembaga Administrasi Negara, Widhi Novianto karena riset dan kajian terkait pengawasan obat dan makanan sudah direncanakan dan dianalisis hasilnya dengan terstruktur. Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan POM, ia juga berharap agar hasil analisis dari riset dan kajian tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dalam kebijakan yang dihasilkan Badan POM. “Alat ukur analisis kebijakan adalah ketika hasil analisis tersebut dimanfaatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Jadi tidak hanya menjadi berkas saja, namun memang ada kebijakan yang dihasilkan,” tuturnya.

Menutup arahannya, Kepala Badan POM mengharapkan agar forum ini dapat membahas urgensi, kemanfaatan, dan kelayakan rencana riset dan kajian di Badan POM untuk tahun mendatang. Sekaligus menjaring saran dan masukan untuk perbaikan proses kajian kebijakan obat dan makanan ke depannya dan meningkatkan kerja sama antar unit kerja, serta kementerian/lembaga dalam pelaksanaan riset dan kajian obat dan makanan. (HM-Rahman)


Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat