Berita Aktual

Perkuat Analisis Kebijakan Berbasis Sains dan Evidence, BPOM Gelar Forum Konsultasi

30 November 2022 20:17 WIB Dilihat 658 Kali Kerjasama dan Humas

Bandung – BPOM menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2022 pada Selasa (29/11/2022). Kegiatan ini ditujukan sebagai forum konsultasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan BPOM di tahun 2023 melalui Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan.

Pada tahun 2022, BPOM telah membentuk Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (PAKOM) yang merupakan transformasi dari Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM). PAKOM memiliki fungsi dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan analisis, penyusunan rekomendasi kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta fungsi penyiapan koordinasi penyusunan bahan substansi strategis pimpinan.

Melalui forum ini, dilakukan pembahasan proposal-proposal analisis  kebijakan  yang akan dilaksanakan PAKOM pada tahun 2023 agar mendapatkan tanggapan, penajaman, dan pengayaan dari pakar yang ahli di bidangnya. Dengan begitu, analisis kebijakan yang akan dilakukan nantinya sejalan dengan kebutuhan organisasi, serta hasilnya dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito secara langsung hadir dan membuka secara resmi Forum Konsultasi ini. Dalam arahannya, Kepala BPOM menyebut bahwa sebagai otoritas regulatori obat dan makanan, BPOM perlu dukungan kebijakan yang berbasis sains dan evidence sebagai peran strategis BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memfasilitasi kemudahan berusaha. 

“Untuk itu, kebijakan BPOM ke depannya perlu disusun setepat mungkin, tepat arah dan tepat guna, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh stakeholders BPOM, utamanya untuk masyarakat, secara tidak langsung melalui peningkatan kinerja BPOM,” ujarnya.

Selanjutnya, Kepala BPOM meminta agar topik kajian analisis kebijakan yang akan dibahas pada forum ini dibuat lebih spesifik, kekinian, dan tidak terlalu meluas. “Kami meminta kepada para pakar dan narasumber yang hadir untuk mengkritisi, menganalisa, dan memberikan masukan guna memastikan kesesuaian rencana analisis kebijakan tahun 2023 dengan kebutuhan organisasi,” tukas Kepala BPOM.

Kepala BPOM memberikan contoh kejahatan obat dari kasus cemaran EG/DEG pada sirup obat yang belakangan terjadi. Melalui kejadian tersebut, BPOM menemukan sejumlah gap antara kebijakan dengan kondisi di lapangan dalam sistem jaminan keamanan-mutu obat, sehingga menjadi celah terjadinya kelalaian maupun kejahatan obat.

“Perbaikan seluruh gap tersebut memerlukan terobosan kebijakan berbasis bukti yang tepat dan cepat, sehingga dapat memberikan perlindungan yang seimbang dan optimal bagi masyarakat serta dunia usaha,” lanjutnya.

Forum konsultasi ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM. Juga diikuti oleh beberapa narasumber yang hadir  secara offline maupun online, antara lain Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Subandi, M.Sc; Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Kementerian Perindustrian, Saiful Bahri; Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University, Prof. Dr. Muhammad Firdaus; Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Keri Lestari Dandan; Pakar Lingkungan sekaligus Ketua Indonesia Water Institute, Firdaus Ali; serta Pakar Kebijakan Publik, Dr. Riant Nugroho.

“Semoga pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang applicable untuk penyempurnaan rencana analisis kebijakan 2023 dan hasilnya nanti bermanfaat nyata untuk mendukung regulasi dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif,” tutup Kepala BPOM. (HM-Rahman)



Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat