Siaran Pers / Peringatan Publik

SIARAN PERS 17 TAHUN KIPRAH BPOM RI Melindungi Masyarakat dari Produk Obat dan Pangan Ilegal untuk Membangun Negeri

28 Februari 2018 10:00 WIB Dilihat 2728 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

 

17 TAHUN KIPRAH BPOM RI

Melindungi Masyarakat dari Produk Obat dan Pangan Ilegal

untuk Membangun Negeri

 

 

Jakarta – Amanah yang diemban BPOM RI dalam pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis karena berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. Pengawasan ini multisektor meliputi aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat. Pada ulang tahun ke-17 tahun 2018 ini, BPOM RI berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja pengawasan.

 

“Selama 17 tahun berkiprah, setidaknya terdapat beberapa tantangan dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia, diantaranya luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terbatasnya sumber daya, terfragmentasinya kelembagaan yang melakukan pengawasan obat dan makanan, serta semakin bertumbuhnya industri di bidang obat dan makanan yang menuntut inovasi dan penguatan pengawasan oleh BPOM RI”, ungkap Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan HUT BPOM RI ke-17 di Jakarta (28/02).

 

Penguatan pengawasan oleh BPOM RI ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dukungan Presiden diwujudkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 

Selain Inpres dan Perpres, Presiden juga mengungkapkan perlunya Undang-Undang untuk penguatan pengawasan BPOM RI. “Saya ingin BPOM RI diperkuat, salah satunya dengan pembentukan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan”, demikian disampaikan Presiden saat meluncurkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat pada Oktober tahun lalu. Dengan hadirnya Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan, yang saat ini sedang tahap rancangan, diharapkan dapat memperkuat BPOM RI dalam melakukan peran dan fungsinya.

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyambut baik dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2017. Puan menyatakan bahwa Inpres tersebut perlu diikuti dengan langkah nyata dari Kementerian dan Lembaga terkait. “Diawali dengan membangun komitmen dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan hingga pengalokasian sumber daya untuk menyusun program-program terobosan untuk kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing produk Indonesia”, ujar Puan Maharani.

 

Mendapat dukungan penuh dari Presiden, BPOM RI memperkuat strategi pengawasan terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan. “Selama tahun 2017, BPOM RI telah menemukan dan menyita obat dan makanan ilegal  senilai 298.7 miliar rupiah, dan memproses 293 perkara di bidang obat dan makanan. Ke depan, akan terus digencarkan terlebih dengan dukungan sarana dan prasarana seperti 10 mobil penyidikan dan 5 mobil incinerator untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan”, jelas Kepala BPOM RI.

 

Kepala BPOM RI juga menyampaikan, bahwa tidak hanya memberantas produk obat dan makanan ilegal, BPOM RI juga terus berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar mereka dapat memenuhi ketentuan di bidang Obat dan Makanan. “Pada tahun 2017, terdapat 31 industri farmasi dan 210 industri kosmetik yang meningkat tingkat kemandiriannya, jumlah ini meningkat dari 19 dan 188 industri pada tahun 2016. Dan terdapat 86 pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik pada tahun 2017”, jelas Kepala BPOM RI.

 

Kepala BPOM RI menjelaskan bahwa hasil yang dicapai BPOM RI pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi bekal untuk peningkatan kinerja pengawasan di tahun 2018. “Memperhatikan perubahan lingkungan strategis, salah satunya makin maraknya peredaran obat dan makanan ilegal, BPOM RI akan melakukan shifting fokus pengawasan dari sampling dan pengujian menjadi perkuatan penindakan dan penegakan hukum”, ujar Penny K. Lukito

 

Sinergi antar lembaga juga menjadi fokus gerak BPOM RI dalam menjalankan peran dan tugasnya. Pada tahun 2018, BPOM menginisiasi sebuah program untuk pengembangan dan pembinaan IKM/UMKM bersama dengan delapan Kementerian/Lembaga Negara.  Hal tersebut untuk mewujudkan IKM/UMKM yang berdaya saing di level internasional dan membangun kemandirian ekonomi Indonesia sesuai dengan poin ketiga dan keenam NAWACITA.

 

Selain perkuatan penindakan dan penegakan hukum, BPOM RI juga memperkuat kapasitas dan kompetensi laboratorium. Penguatan ini difokuskan pada penguatan laboratorium pengujian molekuler, penguatan pengujian air minum, penguatan mobile lab dalam rangka perluasan cakupan pengawasan, serta pengujian dan respon cepat di lapangan, pengembangan Mini Lab sebagai tools screening awal sebelum dilakukan pengujian parameter di laboratorium.

 

Sebagai upaya penguatan organisasi di tahun 2018, BPOM RI akan membuka Unit Pelaksana Teknis di 40 kota/kabupaten. Pada tahun ini juga diresmikan Command Center BPOM RI yang dapat memantau kinerja pengawasan real time di seluruh Indonesia. Center ini mengintegrasikan data dan informasi seperti informasi geospasial terkait pengawasan obat dan makanan, tracking status pelayanan publik, pemantauan pengaduan masyarakat, serta hasil survei kepuasan pelanggan.

 

“Namun, kembali lagi saya mengatakan bahwa pengawasan Obat dan Makanan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran serta semua pihak. Karena itu, kami mengajak rekan-rekan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat termasuk media untuk bersama mengawasi Obat dan Makanan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat”, seru Kepala BPOM RI.

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.