Siaran Pers / Peringatan Publik

SIARAN PERS Bersama BPK RI, BPOM RI Ajak Pelaku Usaha Berkontribusi Untuk Pelayanan Publik Yang Lebih Baik

30 Oktober 2018 10:05 WIB Dilihat 522 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

 

BERSAMA BPK RI, BPOM RI AJAK PELAKU USAHA BERKONTRIBUSI

UNTUK PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK

 

 

Bandung – Menyadari bahwa pelayanan publik mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan sektor ekonomi obat dan makanan di Indonesia, BPOM RI terus menerus melakukan perbaikan dalam bentuk deregulasi dan simplifikasi bisnis proses serta pemanfaatan teknologi terkini, tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan. 

 

Beberapa kebijakan yang telah diambil oleh BPOM RI dalam meningkatkan kualitas layanan publik pre-market dan post-market antara lain pengembangan sistem registrasi elektronik, simplifikasi bisnis proses, percepatan proses evaluasi melalui coaching clinic industri farmasi dan desk konsultasi registrasi, termasuk penerbitan Peraturan BPOM RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan. 

 

Selain itu, BPOM RI juga meluncurkan E-sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan E-sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), implementasi aplikasi Surat Keterangan Ekspor (SKE) online, serta rencana implementasi aplikasi Surat Keterangan Impor (SKI) online ke seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia sesuai mandatori Indonesia National Single Window (INSW). Upaya penguatan pengawasan post-market meliputi penerapan 2 Dimension Bar Code dan penguatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang terus dilakukan untuk melindungi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan.

 

Semua upaya peningkatan pelayanan publik BPOM RI, salah satunya ditujukan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. “Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memasuki revolusi industri keempat atau industri 4.0, dimana sektor manufaktur nasional harus siap menuju perubahan besar. Industri farmasi, kosmetik dan produk herbal termasuk wellness industries pada revolusi ini. Dengan demikian, penguatan pelayanan publik BPOM RI jelas akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya konkrit BPOM RI diwujudkan melalui pengawalan implementasi Inpres 6/2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan,” ungkap Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito.

 

Namun, apapun upaya BPOM RI, hasilnya tidak akan optimal tanpa dukungan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) selaku Pengawas Eksternal Kinerja Layanan Publik Instansi Pemerintah serta seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Karena itu, hari ini Selasa (30/10) bertempat di Bandung, BPOM RI mengundang BPK RI, anggota Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, serta Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Barat untuk hadir dalam Lokakarya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme Dengan Pelaku Usaha.

 

Pelaksanaan lokakarya yang menghadirkan narasumber dari BPK RI, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini, selain untuk mensosialisasikan terobosan yang dilakukan BPOM RI dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik, juga untuk menjaring masukan dari pelaku usaha dan stakeholder lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik BPOM RI menjadi lebih baik.

 

“Kami berharap mitra kerja dan stakeholder BPOM RI dapat memberikan saran dan masukan kontruktif dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik yang sedang kami kembangkan dan sempurnakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.” ujar Kepala BPOM RI menyampaikan harapannya.

 

Di sela-sela lokakarya, Kepala BPOM RI juga berkesempatan menyerahkan Nomor Izin Edar (NIE) obat kepada PT. Sanbe Farma, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT. Glaxo Smith Klaine Indonesia, sertifikat CPOB kepada PT. Ifars Pharmaceutical Laboratories dan PT. PIM Pharmaceuticals, sertifikat CDOB kepada PT. Enseval Putera Megatrading Cabang Depok dan PT. Bina San Prima (BSP) Cabang Tasikmalaya, serta sertifikat Farmakovigilans kepada PT. Bayer Indonesia, PT. Roche Indonesia, PT. Merck Sharp Dohme Indonesia (MSD), PT. Dexa Medica, PT. Kalbe Farma Tbk dan PT. Phapros Tbk.

 

Menutup sambutannya, Penny K. Lukito menegaskan bahwa BPOM RI terus melakukan upaya untuk menciptakan budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. “Semua ini tak lain untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.” tutupnya.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.