Siaran Pers / Peringatan Publik

PEMBENTUKAN BALAI POM DI PROVINSI TERMUDA INDONESIA

17 Juli 2019 15:45 WIB Dilihat 1262 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

PEMBENTUKAN BALAI POM DI PROVINSI TERMUDA INDONESIA

 

Tarakan - 25 Oktober 2012, rapat paripurna DPR mengesahkan 5 (lima) Daerah Otonom Baru (DOB) yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR, termasuk salah satunya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang menjadi provinsi termuda ke-34 di Indonesia. Sebagai salah satu provinsi yang berkembang, tidak hanya dari sektor pembangunan, melainkan juga sektor perdagangan, kelautan, dan perekonomian, Kaltara mengalami pertumbuhan yang pesat. Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menyampaikan bahwa laju pembangunan di Kaltara berkembang pesat termasuk dalam bidang produksi dan distribusi Obat dan Makanan. “Karena letak geografis yang berbatasan dengan Malaysia, lalu lintas peredaran Obat dan Makanan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia banyak terjadi melalui wilayah Kaltara,” ujarnya.

 

Terkait hal tersebut, Gubernur Kaltara mengajukan permohonan pembentukan Balai Besar POM di Povinsi Kaltara. “Kami mengajukan permohonan kepada Badan POM, agar segera dibentuk Balai Besar POM di Kaltara. Hal ini selain untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka melindungi konsumen dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, juga merupakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Irianto Lambrie.

 

Menyambut baik keinginan Gubernur Kaltara, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bertolak menuju Kaltara untuk melakukan pembahasan mengenai langkah konkrit penguatan pengawasan Obat dan Makanan, Rabu (17/07). Penny K. Lukito menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. “Terkait pembentukan Balai Besar POM di Kaltara, Badan POM telah mengajukan Naskah Akademis Pembentukan Balai POM di Provinsi Kaltara kepada Menteri PAN-RB,” ujar Penny K. Lukito.

 

Sebelumnya, wilayah Provinsi Kaltara merupakan cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda, yang dibantu dengan Pos POM di Tarakan yang dibentuk dan mulai operasional tahun 2008. Berdasarkan evaluasi, dihasilkan penambahan 40 (empat puluh) Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota pada tahun 2018 yang di antaranya adalah Kantor Badan POM di Kota Tarakan dengan wilayah kerja 5 (lima) kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Utara yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung,” lanjutnya. Untuk efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, penentuan kabupaten/kota sebagai lokasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM dipengaruhi oleh hasil penilaian berdasarkan kriteria klasifikasi UPT di lingkungan Badan POM yang mencerminkan beban kerja UPT di antaranya jumlah fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta jumlah penduduk yang mengonsumsi Obat dan Makanan.

 

Berdasarkan hasil analisis Badan POM, Kota Tarakan merupakan wilayah dengan jumlah sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta jumlah penduduk tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Untuk efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Kaltara, direkomendasikan bahwa Kota Tarakan lebih diprioritaskan sebagai lokasi UPT Badan POM di Provinsi Kaltara sesuai kriteria klasifikasi UPT di lingkungan Badan POM. Penny K. Lukito menegaskan bahwa Badan POM berkomitmen untuk melakukan pengawalan terhadap peningkatan klasifikasi Kantor Badan POM di Kota Tarakan (setingkat eselon IV) menjadi Balai POM atau Balai Besar POM.

 

Pada kesempatan ini, Kepala Badan POM juga bertemu dan berinteraksi dengan para pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Kota Tarakan. "UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, Badan POM mengajak UMKM untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepedulian, serta bertanggung jawab dalam mendukung supply Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat Indonesia." tutup Kepala Badan POM.

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter@BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.