Siaran Pers / Peringatan Publik

Program Bersama Untuk Optimalkan Pengawasan di Perbatasan

5 September 2019 12:12 WIB Dilihat 349 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

Program Bersama Untuk Optimalkan Pengawasan di Perbatasan

 

Pontianak – Badan POM berperan strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus Badan POM mengingat wilayah perbatasan berpotensi menjadi pintu masuk produk ilegal yang tidak terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya.

 

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyatakan bahwa keberadaan Badan POM di perbatasan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. “Area perbatasan darat negara tak jarang dianggap terpencil dan terisolir, padahal sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi area wisata dan merupakan beranda negara,” ujarnya.

 

Sebagai komitmen untuk penguatan pengawasan di perbatasan, Badan POM telah melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah perbatasan selama tahun 2019, yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Kalimantan Barat, Kota Sabang di Banda Aceh, dan PLBN Skouw di Papua.

 

Hari ini Kamis (05/09) Kepala Badan POM beserta jajaran berkunjung ke PLBN Entikong di Kalimantan Barat.  “Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan batas darat negara terpanjang di Indonesia. Ada 5 (lima) pintu masuk resmi yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang), dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu),” ungkap Penny K. Lukito. “Hal ini berpotensi risiko masuknya produk obat dan makanan ilegal,” tukasnya.

 

Untuk itu, Badan POM menginisiasi program Gerakan Bersama yang melibatkan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat sekitar wilayah perbatasan. “Program ini disusun dalam rangka meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan negara melalui serangkaian kegiatan strategis,” jelas Kepala Badan POM.

 

Kegiatan strategis tersebut antara lain diwujudkan melalui pendampingan Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) di PLBN, help desk dan penyebaran informasi di PLBN, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Focus Group Discussion (FGD), Perjanjian Kerja Sama, intensifikasi kegiatan pengawasan obat dan makanan, serta sampling dan uji petik di wilayah perbatasan.

 

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan program ini, Badan POM menyelenggarakan FGD dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau, lintas sektor PLBN Entikong serta pelaku usaha dan masyarakat Entikong. Hadir dalam FGD ini antara lain Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Kepala PLBN Entikong, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Entikong, Kepala Karantina Kesehatan Entikong, Kepala Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Entikong, Camat Entikong, serta pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Entikong dan Sekayam. Turut hadir dalam FGD ini, Kepala Balai Besar/Balai POM dan Kantor Badan POM di kabupaten/kota yang memiliki wilayah perbatasan negara.

 

Penny K. Lukito menyampaikan harapannya agar program dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat wilayah perbatasan tentang obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat, dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, terjaminnya kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dapat menunjang Border Tourism dari aspek Amenitas Pariwisata.

 

___________________________________________________________________________________________ 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter@BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.