Siaran Pers / Peringatan Publik

Lindungi Masyarakat, Badan POM Gerebek Toko Penjual Obat Dan Kosmetik Ilegal Di Tangerang

4 Desember 2019 13:53 WIB Dilihat 1044 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

Lindungi Masyarakat, Badan POM Gerebek Toko Penjual

Obat Dan Kosmetik Ilegal Di Tangerang

 

 

Tangerang – Senin malam (02/12) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM, Korwas PPNS, Bareskrim POLRI dan Polsek Teluk Naga telah melakukan operasi pemberantasan peredaran obat ilegal termasuk palsu berlokasi di 5 titik TKP di Kecamatan Kosambi, Tangerang yang terdiri dari 3 toko kosmetik, 1 toko obat dan 1 rumah tinggal yang dijadikan gudang. Dari lima TKP tersebut, petugas menyita ratusan item obat, obat tradisional, dan kosmetik tanpa izin edar/ilegal.

 

“Tramadol dan Hexymer, Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dan termasuk obat daftar G; obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO); dan kosmetik ilegal yang diduga mengandung bahan berbahaya, adalah sebagian kecil produk ilegal temuan kami kali ini,” ungkap Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito di salah satu TKP, Selasa (03/12). “Saat ini kami masih melakukan penghitungan jumlah pasti temuan dan berapa nilai keekonomiannya. Namun, berapa pun jumlahnya, temuan produk ilegal ini dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak terjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutunya. Kerugiannya tidak hanya bisa dinilai dengan rupiah, mengingat dampaknya terhadap ketahanan generasi penerus bangsa,” tambahnya.

 

Berdasarkan hasil penelusuran awal, pelaku menjual OOT yang sering disalahgunakan secara terselubung dengan kamuflase sebagai toko kosmetik. Selain menjual di toko kosmetik miliknya, pelaku juga mengedarkan ke toko-toko kosmetik di wilayah Dadap Kosambi dengan omzet sekitar belasan juta per hari dan sudah berlangsung selama lebih dari 5 tahun. Petugas telah memeriksa setidaknya 20 orang saksi terkait temuan ini.

 

Kepala Badan POM menjelaskan bahwa seluruh barang bukti temuan telah disita. “Kasus masih dikembangkan oleh PPNS Badan POM untuk mengungkap aktor intelektualnya, serta mendapatkan informasi mengenai sumber/asal-usul produk obat ilegal tersebut,” ujarnya. “Tindakan mendistribusikan produk ilegal ini melanggar pasal 197 dan pasal 198 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah,” tegas Penny K. Lukito.

 

“Tersangka juga dapat dikenakan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah,” papar Kepala Badan POM.

 

Lebih lanjut Penny K. Lukito menjelaskan bahwa Badan POM tak henti melakukan pengawasan post-market untuk menekan peredaran Obat dan Makanan ilegal. “Pengawasan post-market juga bertujuan untuk memverifikasi konsistensi data dan informasi produk beredar terhadap data dan informasi produk yang disetujui (pre-market evaluation). Sebaliknya, data pengawasan post-market menjadi input untuk evaluasi produk dalam proses registrasi/perizinan. Siklus ini merupakan unsur kritikal bagi efektivitas perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko bagi kesehatan,” jelas Kepala Badan POM.

 

Pelaksanaan pengawasan post-market dilakukan dengan tetap mengedepankan pembinaan kepada pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan standar/persyaratan sebagai upaya menjaga keamanan, khasiat dan mutu produk, serta edukasi kepada masyarakat khususnya tentang keamanan dan mutu obat serta bahaya penggunaan obat palsu. Kepala Badan POM tak henti menegaskan kepada pelaku usaha untuk selalu menaati standar dan peraturan terkait aspek keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mematuhi peraturan terkait pembuatan dan peredaran Obat dan Makanan di wilayah Indonesia.

 

“Untuk pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang terlibat dalam pembuatan dan peredaran Obat dan Makanan ilegal diberikan sanksi berat. Kami tak segan untuk menindak dan menegakkan hukum kepada siapapun yang tidak mengikuti aturan agar pelanggar diberi hukuman yang setimpal. Kesehatan masyarakat terancam jika pelaku usaha tidak patuh,” tegas Penny K. Lukito. Badan POM melawan keras kejahatan Obat dan Makanan, karena selain membahayakan kesehatan masyarakat dan merugikan keuangan negara, juga menurunkan daya saing dunia usaha.

 

Penny K. Lukito mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya dengan melaporkan kepada Badan POM dan/atau Kepolisian jika menemukan atau mencurigai adanya peredaran Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu. “Obat dan makanan ilegal harus kita berantas bersama. Mari bersinergi melindungi bangsa dan masyarakat Indonesia.” tutup Kepala Badan POM.

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.