Siaran Pers / Peringatan Publik

Pelayanan Publik Terbaik Badan POM untuk Masyarakat Indonesia

5 Desember 2019 19:19 WIB Dilihat 250 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

Pelayanan Publik Terbaik Badan POM untuk Masyarakat Indonesia

 

Jakarta – Di penghujung tahun 2019, pada peringatan HUT GATRA Media Group yang ke-25 di Bogor, Minggu (01/12), Badan POM menorehkan prestasi dengan memperoleh Anugerah Gatra 2019 kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Gencar Melakukan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini diberikan kepada kementerian/lembaga dan daerah yang menampilkan birokrasi yang semakin ringkas dan berkualitas, dan sukses menyodorkan pelayanan publik yang lebih efektif, nyaman dan berdampak luas kepada masyarakat.

 

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa Badan POM terus melakukan pembenahan di semua lini pelayanan publik. Setidaknya terdapat tiga poin penting pengembangan pelayanan publik Badan POM. Pertama, percepatan izin edar produk Obat dan Makanan, kedua digitalisasi pengawasan Obat dan Makanan melalui penggunaan 2D barcode, dan ketiga terkait SDM pengawasan Obat dan Makanan.

 

Peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM yang merupakan bagian dari komitmen perbaikan tata kelola yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan terpercaya, melalui (1) Debirokratisasi dan Simplifikasi bisnis proses pelayanan publik, (2) Deregulasi peraturan dalam mendukung peningkatan daya saing, serta (3) Digitalisasi pelayanan publik antara lain dengan penambahan variasi layanan, pelayanan on site, dan coaching clinic, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran (online registration) dan database, dashboard tracking layanan publik, dan pengawasan berbasis digital sehingga pelaku usaha dapat memonitor sendiri proses registrasi, agar penerbitan izin edar bisa lebih cepat dan tentunya praktek percaloan lebih diminimalisir.

 

“Badan POM telah melakukan debirokratisasi dan simplifikasi bisnis proses pelayanan publik, antara lain melalui percepatan timeline proses registrasi. Contohnya timeline registrasi obat yang sebelumnya bervariasi antara 10 hari kerja untuk registrasi ulang tanpa perubahan hingga 300 hari kerja untuk registrasi obat baru yang melakukan investasi di Indonesia saat ini telah dipangkas menjadi 8 jam saja hingga 100 hari kerja,” jelas Penny K. Lukito. “Selain itu, dilakukan penerapan jalur hijau/clustering untuk industri farmasi dengan tingkat kepatuhan tinggi dengan timeline 50% dari regular,” tambahnya.

 

Badan POM juga secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan terus memangkas sistem birokrasi perizinan dengan tetap mengacu pada scientific based (keamanan, manfaat, dan mutu produk), sehingga proses perizinan tidak memerlukan waktu lama agar produk IKM/UMKM dapat segera dipasarkan dan memiliki daya saing tinggi. Deregulasi dan debirokratisasi persyaratan termasuk pemotongan biaya pendaftaran pangan olahan dengan tarif 50% dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk UMKM pangan olahan.

 

Atas upaya berkesinambungan ini, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) tahun 2019, Badan POM memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) tertinggi dari 51 K/L (4,52 dari skala 5) dengan Predikat Pelayanan Prima.

 

“Sementara itu, merespon perkembangan di era industri 4.0, Badan POM memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan intensifikasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik pre-market ataupun pengawasan post-market dan penindakan. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) dalam penyediaan Obat dan Makanan berkualitas dan berdaya saing,” ungkap Kepala Badan POM.

 

Hal ini salah satunya dilakukan dengan penerepan 2D barcode. Melalui gawai (gadget) di tangan, masyarakat dapat dengan mudah melakukan identifikasi dan otentikasi produk dengan memindai, untuk mengidentifikasi izin edar, cek tanggal kadaluwarsa, nama produsen, jenis produk, komposisi, dan lain-lain.

 

Masyarakat juga dapat menyampaikan infomasi atau pengaduan ke Badan POM menggunakan aplikasi ini agar cepat ditindaklanjuti. Bagi pelaku usaha, sistem ini dapat menghindarkan terjadinya pemalsuan atau diversi. Bagi industri, bisa lebih mudah mengontrol distribusi produknya dan bisa memperoleh informasi segera jika ada pemalsuan,” ungkap Penny K. Lukito.

 

Penny K. Lukito menjelaskan bahwa pengawasan Obat dan Makanan yang kuat di lingkungan strategis dan sangat dinamis memerlukan kontribusi SDM dengan multi disiplin ilmu dan kompetensi,” ujar Penny K. Lukito. “Karena itu Badan POM sudah lebih terbuka dengan menerima pegawai dari beragam latar belakang pendidikan Saat ini sudah sekitar 30 latar belakang pendidikan berbeda yang bisa diterima di Badan POM,” ujarnya.

 

Beberapa terobosan juga dilakukan Badan POM untuk mendukung pengembangan UMK jamu dan usaha jamu gendong diantaranya menginisasi industri obat tradisional menjadi Bapak Angkat bagi UMKM Jamu/Usaha Jamu Gendong, memperkenalkan sistem penjualan jamu online kepada para pelaku UMKM Jamu/Usaha Jamu Gendong dan generasi milenial, serta memasyarakatkan minum jamu dengan membudayakan “Minum Jamu Bersama” pada setiap acara-acara resmi.

 

Untuk kemandirian sebagai institusi pengendali keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan sebagai payung hukum landasan bagi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat, Badan POM perlu mempunyai Undang-Undang yang khusus/spesifik. Rancangan Undang­Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan inisiatif DPR RI periode 2014-2019 akan dilanjutkan pembahasannya (carry over) oleh DPR RI periode 2019-2024.

 

Tujuan pengaturan RUU ini adalah menjamin standar dan persyaratan Obat dan Makanan yang beredar, melindungi masyarakat dari penggunaan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, mencegah penggunaan Obat dan Makanan yang salah, mencegah penyalahgunaan Obat dan Makanan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan Obat dan Makanan.

 

“Badan POM terus semangat melakukan berbagai terobosan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pengawasan Obat dan Makanan di era digitalisasi. Saya tak henti mengajak seluruh jajaran Badan POM untuk bersama memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat Indonesia. Marilah kita berkarya demi Indonesia Maju, Sehat, dan Sejahtera.” pungkas Kepala Badan POM.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Informasi lebih lanjut hubungi: Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, twitter@BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia