Siaran Pers / Peringatan Publik

Upaya Badan POM Dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Distribusi Dan Iklan Obat

14 Februari 2020 15:00 WIB Dilihat 517 Kali Humas & DSP

SIARAN PERS

Upaya Badan PPOM Dalam Peningkatan Pelayanan Publik

di Bidang Distribusi Dan Iklan Obat

 

 

Jakarta – Badan POM terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menekankan pada kecepatan pelayanan, antara lain melalui asistensi, pendampingan, dan simplifikasi bisnis proses, seperti yang tercantum dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai road map Reformasi Birokrasi (RB) Badan POM.

 

Hari ini, 14 Februari 2020 Badan POM menyelenggarakan dialog “Asistensi Regulatori dan Dialog dengan Pelaku Usaha di Bidang Farmasi” untuk bertukar pikiran dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Industri Farmasi, dan Biro Iklan terkait Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) dan pengawasan iklan obat yang harus sejalan dengan perkembangan teknologi di era 4.0. Dialog ini bertujuan untuk memperoleh persepsi satu pikiran dalam penerapan materi iklan yang sesuai ketentuan, dengan materi sosialisasi standar CDOB dan implementasi tanda tangan elektronik (TTE) pada sertifikat CDOB serta TTE persetujuan iklan obat.

 

Penerapan TTE bertujuan untuk memangkas timeline persetujuan Sertifikat CDOB yang semula 14 Hari Kerja (HK) menjadi 4 HK, sedangkan inovasi layanan publik e-Sertifikasi CDOB lainnya akan memangkas waktu pelayanan yang semula 79 HK menjadi 49 HK.“TTE pada Sertifikat CDOB merupakan salah satu Quick Win Badan POM tahun 2019,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. Perihal tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.03.19.842 tahun 2019 tentang Penetapan Quick Wins Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019. CDOB merupakan faktor penting dalam mengawasi pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen.

 

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pembinaan (Regulatory Assistance) melalui desk konsultasi CDOB terkait permasalahan teknis yang dihadapi oleh PBF terutama dalam penyelesaian Corrective Action Preventive Action (CAPA), dalam rangka percepatan Sertifikasi CDOB untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan sinergisme para pelaku usaha terhadap regulasi dan standar yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang sudah disusun.

 

Penny K. Lukito menyampaikan bahwa Badan POM selalu terbuka terhadap inovasi dan kreativitas dalam beriklan mengikuti perkembangan teknologi di era 4.0. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan berbagai inovasi layanan pengajuan iklan obat sehingga bisa memangkas waktu pelayanan yang semula 60 HK menjadi 30 HK untuk pengajuan iklan baru dan variasi mayor, dan 1 HK untuk pengajuan iklan variasi minor). “Selain itu, dilakukan juga peningkatan efektivitas layanan dengan penyempurnaan aplikasi persetujuan iklan obat melalui website siapik.pom.go.id lewat pemberlakukan TTE,” lanjutnya.  

 

Lebih lanjut Kepala Badan POM menjelaskan bahwa pengaturan iklan obat juga sudah menyesuaikan dengan kondisi terkini (era 4.0) dimana kategori obat dengan resep dokter sudah dapat diiklankan di semua jenis media ilmiah yang ditujukan terbatas untuk tenaga kesehatan. Sebelumnya obat dengan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah farmasi dan kedokteran. Pada kategori obat bebas terbatas, kini sudah dapat diiklankan pada semua jenis media selama informasinya sesuai dengan iklan yang telah disetujui dan tidak menyediakan fasilitas komunikasi dua arah.

 

“Melalui acara ini, kami berharap sharing informasi akan terus terjalin dan selalu selaras dengan prioritas Badan POM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,” tutup Kepala Badan POM.

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi: Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, WhatsApp 0811-9181 533, email halobpom@pom.go.idtwitter@BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia